Pemkab Mimika Harmonisasikan Raperda 2019

Rabu, 15 Mei 2019 18:41 WIT
Suasana harmonisasi raperda dari OPD terkait dilingkup Pemkab Mimika. (Foto: Hadijah/SP)

TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar harmonisasi legislasi tentang rancangan peraturan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Mimika.

Kegiatan yang dibuka Asisten I Setda Mimika Demianus Katiop berlangsung disalah satu hotel di Jalan Yos Sudarso, Kota Timika, Rabu (15/5/2019).

Dalam laporan ketua panitia Moh. Jambia Wadan Sao mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk harmonisasi rancangan peratuan daerah yang diajukan oleh masing-masing pimpinan OPD dalam hal ini OPD teknis. 

Sehingga kedepannya para OPD dapat menghindari terjadinya ketidaksesuaian ataupun yang bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi.

"Dengan kegiatan tersebut juga para pimpinan OPD dapat menerima masukan-masukan atau koreksi dari pihak lain, agar raperda yang disusun nanti betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Wadan. 

Sementara Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda Mimika Demianus Katiop mengatakan bahwa, produk hukum dalam pembentukannya haruslah mengacu pada tata cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat pada semua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tersebut.

Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan per UU yang selanjutnya teknik pembetukannya sebagaimana dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. 

"Sehingga cara dan prosedur pembentukannya harus sesuai amanat UU dan peraturan Mendagri tersebut," kata Demianus.

Menurutnya, sebelum rancangan peraturan ini diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika untuk mendapatkan persetujuan bersama dan sepatutnya dilakukan harmonisasi internal oleh oemerintah guna kesempurnaan rancangan. 

"Sehingga untuk Pimpinan OPD sebagai pengusul dapat memperhatikan dan menyimak seluruh materi dalam rancangan peraturan daerah dan proaktif dalam menerima koreksi dan teladan guna kesempurnaan rancangan Perda," ungkapnya. (Cr-2/SP)

Kategori:
Bagikan