Kuasa Hukum Aktivis KNPB Minta Hakim Tolak Dakwaan dan Tuntutan Makar

Jumat, 17 Mei 2019 22:09 WIT
Suasana pembacaan pledoi oleh kuasa hukum terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri Timika

TIMIKA | Kuasa Hukum tiga aktivis KNPB yang disidang karena dugaan kasus makar dalam pembacaan pledoi (nota pembelaan) meminta majelis hakim menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan. 


Ketiga terdakwa yang merupakan aktivis KNPB Timika, yakni Yanto Awerkion, Sem Asso, dan Edo Dogopia.


“Kami minta, majelis hakim menerima pledoi terdakwa secara keseluruhan, menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan, dan menyatakan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 87 KUHP jo Pasal 88 KUHP,  Pasal 110 ayat 2 ke-4 KUHP jo Pasal 88 KUHP, Pasal 169 ayat (1) dan (3) KUHP,” kata kuasa hukum terdakwa Veronica Koman dalam pembacaan pledoi saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Timika, Jumat (17/5).


Ia juga meminta, kliennya dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebankan biaya perkara kepada negara. 


Veronica beralasan, hal ini dikarenakan kasus ini tidak terlepas dari konflik berkepanjangan di tanah Papua. Dimana, akar konflik yang terjadi adalah sejarah integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1960an. Dimulai dari Trikora 1961 dan Perjanjian New York 1962 yang tidak melibatkan orang Papua. 


Hal ini juga tidak terlepas dari  penandatanganan Kontrak Karya antara pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran, padahal PEPERA belum dilaksanakan. Dan resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV) hanya mencatat bahwa PEPERA sudah dilaksanakan. Tanpa menyatakan bahwa PEPERA sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat Perjanjian New York, yakni satu orang satu suara.


“Selama ini KNPB membicarakan fakta sejarah, bukan propaganda. Serta tidak adanya keinginan politik untuk menyelesaikan konflik di Papua oleh pemerintah pusat, yang menyebabkan rakyat Papua harus menanggung akibatnya, dengan penangkapan massal dan pengenaan pasal-pasal karet, termasuk pasal-pasal yang digunakan dalam kasus ini,” katanya.


Ia mengatakan, referendum yang dimaksudkan oleh KNPB adalah supaya satu orang satu suara bisa diberi kesempatan memilih, untuk berdiri sendiri atau tetap bersama NKRI. Jadi bukan dengan maksud untuk langsung memisahkan diri dari NKRI mendirikan Negara Papua. 


“Referendum adalah alat demokrasi yang sudah digunakan berbagai negara di dunia (Inggris, Perancis, Papua Nugini, dan lainya) sebagai resolusi damai atas konflik berkepanjangan. Karenanya, referendum harus dilihat sebagai alat demokrasi untuk mengatasi konflik secara damai,” terangnya.


Hak atas penentuan nasib sendiri adalah jenis HAM Fundamendal dan bahwa referendum adalah salah satu bentuk resolusi damai dari konflik berkepanjangan di Papua. Maka kedua hal yang menjadi kampanye utama KNPB selama ini bukanlah suatu kejahatan. Namun semata-mata ingin mengungkapkan kebenaran dan mewujudkan Papua tanah damai. 


Serta bahwa penerapan ketentuan terdaftarnya suatu organisasi di Kesbangpol tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. “Oleh karena itu, para terdakwa tidak melanggar Pasal 169 ayat (1) dan (3) KUHP,” ujarnya.


Ia menambahkan, acara pada 31 Desember 2018 di sekretariat KNPB adalah acara ibadah dan bakar batu, dalam rangka merayakan HUT ke-V KNPB, serta menyambut tahun baru. 


Sehingga tidak memenuhi unsur pasal makar, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 87 KUHP jo Pasal 88 KUHP dan Pasal 110 ayat 2 ke-4 KUHP jo Pasal 88 KUHP. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan