Majelis Hakim Tidak Menerima Gugatan Aktivis KNPB Terhadap Kepolisian

Jumat, 24 Mei 2019 18:30 WIT
Persidangan gugatan perdata yang diajukan aktivis KNPB Timika kepada Kepolisian yang digelar di Pengadilan Negeri Timika. (Foto: Dok/SP)

TIMIKA | Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika, Papua, dalam keputusannya tidak dapat menerima gugatan perdata yang diajukan aktivis KNPB Timika Sem Asso terhadap institusi Polri. 

“Pada keputusan sidang gugatan tersebut, kami tidak dapat menerima,” kata Humas PN Kota Timika, Fransiscus Y Babtista saat ditemui di Kantor PN Timika, Jumat (24/5).

Fransiscus mengatakan, keputusan tidak dapat menerima gugatan lantaran pihak yang digugat dalam perkara tersebut kurang dan atau tidak tepat.  

Dalam arti, kata Fransiscus, pada fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun saat dilakukan peninjauan setempat (PS), menerangkan bahwa lahan atau obyek yang menjadi sengketa masih masuk dalam konsesi atau wilayah kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Seharusnya penggugat mengajukan gugatan, tidak hanya pada institusi Kepolisian saja, tetapi juga ke PTFI,” katanya.

Dalam keputusannya, Majelis Hakim pun belum menyentuh pokok perkara dan baru melihat formalitas gugatan, sehingga belum berbicara tentang obyek perkara. 

Terlebih lagi, pihak TNI-Polri tidak menguasai atau tinggal di dalam sekretariat KNPB Timika. Tetapi hanya menempati bagian luarnya saja, itu pun karena adanya masalah pidana yang sekarang ini tengah berlangsung.

“Penguasaan Kepolisian terhadap obyek sengketa sifatnya temporer (sementara). Karena adanya masalah pidana dengan tiga terdakwa yang merupakan aktivis KNPB Timika,” terangnya.

“Dan gugatan tersebut bisa diajukan kembali, tapi dengan catatan diperbaiki pihak-pihak yang digugat. Karena ini masalah hak kepemilikan,” tambah dia. 

Dari keputusan ini, baik pengggugat dan tergugat melalui kuasa hukumnya belum menyatakan sikap, apakah menerima atau mengajukan banding. Karenanya, diberikan waktu untuk berpikir selama 14 hari.

Perlu diketahui, alasan Sem Asso mengajukan gugatan ini karena penggugat memiliki sebidang  tanah adat seluas 375 meter persegi, di Kebun Sirih, Jalan Sosial, Kabupaten Mimika. 

Kepemilikan ini berdasarkan Surat Rekomendasi Pelepasan Tanah Adat, Nomor: 063/SR/PTA/PJS-LEMASA/2014, tanggal 19 Mei 2014 dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) sebagai Pemilik Sah Tanah Amungsa.

Namun, pada 31 Desember 2018, tanah adat milik penggugat dikuasai secara paksa oleh tergugat, beserta dengan satu buah bangunan berlantai dua tanpa menunjukan bukti kepemilikan atau bukti eksekusi dari Pengadilan setempat, yang memerintahkan penggugat untuk mengosongkan tanah adat dan bangunan milik penggugat. 

Pada kasus ini, penggugat menyatakan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Dengan rincian Kerugian Materiil Rp147 juta dan Kerugian Imateriil Rp1 miliar, sehingga total ganti rugi sebesar Rp1.147.000.000. 

Tanah dan bangunan tersebut dijadikan sekretariat Kemite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang kerap kali menyuarakan kemerdekaan Papua. (mkr/SP

Kategori:
Bagikan