Pemerintah Cabut Pembatasan Medsos, Kominfo Catat 30 Hoax Tersebar

Sabtu, 25 Mei 2019 19:47 WIT
Ilustrasi

JAKARTA | Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Sabtu (25/5) sekitar pukul 13.00 WIB, telah mengumumkan pembatasan akses ke media sosial sudah dicabut.

"Selamat menggunakan internet dengan lancar tanpa hambatan kembali ya. Mari gunakan ruang siber ini untuk hal-hal yang positif saja," kata Kominfo melalui akun Twitter resmi @kemkominfo.

Pantauan Antara, sejumlah pengguna Internet seluler telah dapat mengakses Facebook, Instagram, ataupun berkirim foto dan video melalui aplikasi Whatsapp.

Semula, akses itu belum merata ke semua pengguna. Sejumlah pengguna seluler XL dan Indosat sudah bisa mengakses konten gambar dan video. Tapi, pengguna Telkomsel belum.

Beberapa saat kemudian, para pengguna Telkomsel menyatakan telah dapat mengakses konten foto dan video di pesan instan dan media sosial secara penuh.

30 Hoax Tersebar

Kominfo mencatat 30 informasi bohong atau hoax tersebar melalui 1.932 laman (URL) selama kericuhan terjadi di beberapa ruas jalan Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, 
menerangkan puluhan hoaks itu disebar lewat 450 akun media sosial Facebook, 151 akun Instagram, 784 Twitter, dan satu web LinkedIn.

Semuel menyebut detail isi hoaks dapat dilihat di laman resmi Kominfo.

Dalam kesempatan itu, Semuel mengimbau kepada masyarakat untuk segera menghapus konten berita bohong di akun media sosialnya.

"Masyarakat yang sekarang menyebar hoax agar diturunkan karena penegakan hukum akan dijalankan," katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (22/5), Pemerintah RI mengumumkan pembatasan akses sementara dan bertahap ke platform media sosial dan pesan instan untuk membatasi penyebaran informasi hoaks yang berkaitan dengan Aksi Unjuk Rasa Damai terkait hasil Pemilihan Umum 2019.

"Kita tahu modusnya dalam posting (konten negatif dan hoaks) di media sosial. Di Facebook, di instagram dalam bentuk video, meme atau gambar. Kemudian di-screen capture dan diviralkan bukan di media sosial tapi di messaging system WhatsApp," ujar Menkominfo Rudiantara dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Rabu.

Menkominfo menegaskan pembatasan itu ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari penyebarluasan konten dan pesan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berisi provokasi. (Antara/rum/SP)

Kategori:
Bagikan