48 Pejabat di Mimika Belum Laporkan LHKPN

Senin, 27 Mei 2019 15:59 WIT
Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika Yulius Sasarari

TIMIKA | Sebanyak 48 pejabat dilingkup Pemkab Mimika hingga kini belum melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika Yulius Sasarari, Senin (27/5).

Yulius mengatakan, sesuai dengan perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya batas waktu pejabat melaporkan LHKPN tanggl 31 Maret 2019.

Namun, karena masih ada pejabat yang belum melaporkannya, maka diberi waktu hingga Bulan Juni mendatang.  

"Belum diketahui pasti apa kendala dari 48 pejabat tersebut sehingga belum melaporkan LHKPN," tutur Yulius saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jalan Poros Kuala Kencana SP 3, Senin (27/5).

Yulius mengaku, ada beberapa pejabat yang sudah datang ke Inspektorat untuk membuat LHKPN, tetapi setelah itu mereka tidak kembali lagi. Hal ini membuat pihak Inspektorat mendapat teguran. 

Untuk itu, dia berharap pejabat yang belum laporkan LHKPN agar segera melaporkan. Apabila ada kendala dalam pelaporan, maka pihak Inspektorat akan membantunya. 

"Apakah mereka takut melaporkan atau belum buat. Ada beberapa yang sudah datang ke kita untuk buat, tapi setelah itu mereka tidak kembali lagi,  dan ini dampaknya kami dari Inspektorat yang kena.  Jadi kita berharap yang belum melaporkan segera untuk dilaporkan LHKPN-nya dan jika ada kendala mari kami akan bantu," ungkapnya.

Yulius menambahkan, untuk di Papua terdapat 180 pejabat yang masuk dalam daftar LHKPN KPK.

Dalam evaluasi bersama KPK, Kabupaten Mimika peringkat ke-4 dalam penyampaian LHKPN, setelah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Supiori, dan Propinsi Papua. 

"Dalam evaluasi KPK untuk Pemerintah Papua, dari propinsi hingga kabupaten dan Kota, Kabupaten Mimika masuk dalam peringkat ke-4 dalam penyampaian LHKPN, setelah Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Supiori, Propinsi Papua," jelasnya. 

Sebelumnya, Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang saat memimpin Apel pagi menyampaikan bahwa, untuk pejabat yang tidak melaporkan LHKPN, maka tidak akan di bayarkan tunjangannya. 

"Ada sebanyak 48 pejabat Eselon I dan Eselon II belum melaporkan LHKPN, jika tidak dilaporkan maka akan dikenakan sanksi, dengan tidak dibayarkan  tunjangannya," kata Bassang.

Kata dia, sesuai dengan pertemuan semua Bupati di Propinsi Papua dan seluruh Inspektorat pada waktu yang lalu, dalam penyampaian LHKPN, Kabupaten Mimika masuk dalam posisi menegah. 

Sehingga diharapkan bagi pejabat yang belum melaporkan LHKPN-nya agar segera dilaporkan jika ada kesulitan dapat berhubungan dengan operator pada Inspektorat, untuk segera diselesaikan. (Cr-2/SP)

Kategori:
Bagikan