Majelis Hakim Vonis Tiga Aktivis KNPB Timika

Selasa, 28 Mei 2019 21:36 WIT
Ketiga terdakwa saat mendengarkan putusan dari Majelis Hakim pada persidangan di Pengadilan Negeri Timika, Selasa (28/5). (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan vonis kepada tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika dalam sidang putusan kasus makar, Selasa (28/5).

Vonis Majelis Hakim yang dipimpin Relly D Behuku didamping dua Hakim Anggota, Fransiscus Y. Baptista dan Steven C. Walukow, sama dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketiga terdakwa, masing-masing Yanto Awerkion dijatuhi pidana kurungan penjara selama satu tahun, Sem Asso dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh bulan, dan Edo Dogopia delapan bulan penjara.
 
Putusan terhadap ketiga terdakwa tersebut sama dengan tuntutan JPU yang mengenakan dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 169 ayat (1) dan (3) KUHPidana. Dimana JPU menuntut pidana penjara sama dengan vonis Majelis Hakim.

Putusan Majelis Hakim menimbang beberapa hal antaralain keterangan saksi, saksi ahli, dan fakta-fakta di persidangan, serta unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 169 KUHPidana ayat 1 dan 3.

Adapun pokok dakwaan itu menerangkan, kemerdekaan berekspresi adalah menjadi hak warga negara. Namun demikian, harus dilakukan dengan rasa tanggungjawab dan sesuai perundangan-undangan yang berlaku. 

"Menyatakan terdakwa ke satu, ke dua dan ke tiga, terbukti bersalah sebagai pengurus dan atau ikut serta dalam perkumpulan yang dilarang dalam 169 ayat satu dan tiga KUH Pidana," kata Relly dalam putusannya.

Selain menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada ketiga terdakwa, Majelis Hakim juga meminta agar barang bukti yang disita selama kasus tersebut untuk dimusnahkan. 

“Dengan putusan ini, kami minta ketiga terdakwa dimasukkan ke dalam rutan. Dan untuk Edo Dogopia, pada 20 April 2019 menjadi tahanan kota juga segera dimasukkan ke rutan," kata Relly. 

Kuasa Hukum Nilai Putusan Tidak Adil

Penasilehat Hukum ketiga terdakwa, Veronica Koman menganggap putusan tersebut tidak adil, karena majelis hakim mengesampingkan pembelaan. 

Menurut Veronica, dalam pertimbangan hukumnya, hakim hanya menanggapi dengan satu kalimat pembelaan, yaitu bahwa hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut, karena hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh melanggar peraturan umum.

“Ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim adalah perpanjangan tangan penguasa, yang tidak mampu dewasa dalam berdemokrasi. Sehingga tidak bisa menghormati ekspresi damai orang Papua,” katanya.

“Untuk upaya hukum banding oleh para terdakwa masih didiskusikan,” tambah Veronica. 

Untuk diketahui, ketiga aktivis KNPB masing-masing Yanto Awerkion menjabat Ketua 1 KNPB Wilayah Timika, Sem Asso selaku Anggota Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Timika, dan Edo Dogopia selaku Anggota KNPB Wilayah Timika. 

Organisasi tersebut dilarang oleh pemerintah Indonesia karena gencar menyuarakan referendum (penentuan nasib sendiri) untuk memisahkan Papua dari NKRI. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan