PKPI Mimika Demo Bawaslu Bawa Delapan Poin Tuntutan

Senin, 03 Jun 2019 15:19 WIT
Aksi demo yang dilakukan PKPI Mimika. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Mimika,  Senin (3/6) melakukan aksi demo di Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Mimika di Kelurahan Timika Jaya, SP2, Mimika, Papua dengan membawa delapan poin tuntutan.

Aksi demo yang dilakukan untuk menuntut keadilan karena merasa dicurangi dalam perolehan suara, pada Pemilu 2019 yang digelar 17 April lalu.

Aksi demo dipimpin Ketua DPK PKPI Mimika, Max Werluken diikuti oleh puluhan massa sembari membawa spanduk bertuliskan “Bupati dan DPRD segera bentuk Pansus dan PPD Super PPD Hero ganti SK di depan Bawaslu dan petugas semua diam juga Bisik-bisik petugas dalam pleno SK diganti.

Massa juga menyampaikan delapan poin tuntutan, yakni 1). Bawaslu Provinsi Papua harus turunkan supervise ke Mimika, 2). Gakkumdu Provinsi Papua ‘mana bagian penindakan dari Polda Papua, 3). Tindak semua yang terkait dengan hilangnya suara rakyat di Pemilu Legislatif Mimika, 4). Bupati dan DPRD Mimika segera bentuk Pansus masalah Pemilu, 5). DPRP Papua dan MRP segera turun tangan ke Mimika karena kecurangan Pileg secara terstruktur dan sistimatis, 6). Kembalikan suara pendukung PKPI Mimika, 7). Bupati dan DPRD Mimika segera beritindak ‘Hukum dan penjarakan setiap pejabat yang mempermainkan suara rakyat, 8). Dan apabila tidak ditindalanjuti oleh Bawaslu, Gakkumdu, DPRD, dan Bupati Mimika, maka kami PKPI akan lakukan demo lanjutan yang lebih besar lagi.

Ketua DPK PKPI Mimika, Max Werluken dalam orasinya mengatakan, ia dan pendukungnya melakukan aksi demo di Kantor Bawaslu, karena diduga suara salah satu Caleg PKPI hilang karena 
 pergantian SK oleh PPD Miru.

"Oleh itu, kami minta Bawaslu dan Gakkumdu menindaklanjuti aspirasi ini. Apabila tidak ditindaklanjuti, makaakan menurunkan massa yang lebih banyak lagi, yang tentunya sesuai prosedur hukum berlaku,"tuturnya.

Sementara Mateus Mesani mengatakan,  demo dilakukan untuk menuntut suara rakyat yang dihilangkan dengan adanya dua SK oleh PPD Miru. Padahal itu suara murni dari masyarakat yang tidak diperjualbelikan.

“Saya sangat sedih dan minta dikembalikan suara yang sudah hilang. Kami kasih waktu 2-3 hari untuk mengembalikan suara saya yang hilang, bagaimanapun caranya,” ujarnya.

Sedangkan Ketua bawaslu Yonas Janampa mengatakan, Bawaslu merasa semua proses mulai tahapan dan jadwal Pemilu sudah dilakukan dengan baik. Dimana pihaknya selalu melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Masalah di PPD dan kabupaten, Bawaslu selalu melihat dan mendengar yang kemudian merekomendasikan. Sehingga apabila ada yang tidak puas agar melaporkan ke Gakkumdu,” kata Jonas.

Sementara untuk 2 SK, pihaknya baru mengetahui informasi tersebut,  jarena selama ini tidak ada dua SK.

“Intinya Bawaslu tidak bisa mengeluarkan rekomendasi untuk merubah hasil suara. Karena yang bisa melakukan hal tersebut adalah MK. Karena MK akan mengeluarkan rekomendasi untuk merubah hasil,” katanya.(mkr/SP)

Kategori:
Bagikan