TIMIKA | Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah (PPPT) mengklaim telah menyiapkan lahan seluas 12 hektar untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
Ketua Tim PPPT, Ester Nunaki Anggaibak yang menggantikan Almarhum Andreas Anggaibak mengatakan, salah satu syarat teknis fisik kewilayahan pemekaran Provinsi Papua Tengah harus menyiapkan lahan untuk pusat pemerintahan.
Untuk itu, sejak 2003 lalu, almarhum Bapak Andreas Anggaibak sebagai ketua tim telah mempersiapkan lahan untuk pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang lokasinya berada di Irigasi dalam.
“Lahan yang dipersiapkan untuk pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah 12 hektar. Lahan ini suah dilepas oleh dua Taparu, yakni Imamukawe dan Tapawe. Dan mendapatkan rekomendasi atau disetujui oleh Lemasko. Dengan nomor pelapasan: 347/LEMASKO/II E-I/V/2011,” kata Ester di Timika, Senin (3/6).
Ia menjelaskan, dengan lahan tersebut dan sebagai tindaklanjut dari pertemuan yang dilakukan satu minggu lalu, antara Tim PPPT dengan Lemasa dan Lemasko, maka Senin (3/6) melakukan peninjauan ke lokasi.
Selanjutnya, Lemasa dan Lemasko akan memfasilitasi peruntukkan lahan tersebut, yakni sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
“Dengan luasan tersebut, maka masyarakat yang menempati daerah tersebut tidak mengganggu. Serta tidak melakukan jual beli di lahan tersebut. Agar tidak menjadi masalah kedepannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sementara perkembangan PPPT dan beberapa daerah yang diusulkan untuk pemekaran, khususnya dari Papua tinggal menunggu proses keputusan dan pelantikan presiden RI.
Hal ini juga sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat kunjungan kerja di Jayapura yang menyatakan di hadapan 28 bupati dan 1 walikota bahwa Papua Tengah akan dimekarkan setelah Pemilu Presiden.
“Pemekaran Papua Tengah sudah menjadi komitmen dari Presiden RI. Karenanya kami yang di Mimika sekarang tengah melakukan persiapan. Oleh itu, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak,” ungkapnya. (mkr/SP)
Tinggalkan Balasan