SPSI Sebut Mogok Karyawan Freeport Sah Berdasarkan Undang-Undang

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
SPSI Sebut Mogok Karyawan Freeport  Sah Berdasarkan Undang-Undang
PERTEMUAN – Suasana pertemuan antara DPR RI dan PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Indonesia di rumah negara, pada Kamis (24 /8/17).- (Foto : Irsul/SP)

TIMIKA | Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebutkan bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan karyawan sejak April lalu sah karena diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan, Yopi Morin dalam pertemuan bersama DPD RI di Pendopo Rumah Negara SP 3, Kamis (24/8/2017).

“Mogok kerja diatur dalam UU, apabila mogok sah berarti mereka tidak perlu dipanggil untuk kembali kerja. Kecuali mereka mangkir,” katanya.

Diketahui, mogok kerja diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Dimana diatur juga mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, salah satunya adalah melalui proses perundingan. Namun ketika proses perundingan tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan, pekerja dapat menggunakan haknya untuk melakukan mogok kerja.

Ia menuturkan, aksi mogok ini menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mengkaji sah atau tidaknya. Tidak hanya itu, program Furlough yang diberlakukan manajemen terhadap karyawan juga seharusnya dikaji sah dan tidaknya.

Ia menyayangkan pihak manajemen yang menyebutkan karyawan mogok telah mengundurkan diri karena dinilai mangkir dari pekerjaan. Akan tetapi, meskipun menyebutkan karyawan mogok mangkir, manajemen justru tidak membayar hak-hak karyawan tersebut.

“Jika pekerja dibilang mangkir? Kenapa hak mereka tidak dibayar? Padahal seharusnya, pada saat 14 hari sebelum Idul Fitri, PTFI harus membayar THR kepada karyawan tetapi tidak dibayar juga. Hanya ada sebagian saja yang dibayar,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Yopi menyampaikan, perusahaan telah melakukan pemanggilan pertama kepada karyawan mogok untuk kembali bekerja. Akan tetapi menurut dia, pemanggilan tersebut tidak harus dilakukan karena yang dilakukan oleh karyawan ialah mogok yang sah diatur dalam Undang-undang dan bukannya mangkir dari pekerjaan.

Wakil Sekretaris SPSI, Abraham Tandidatu ditempat yang sama juga menyebutkan perusahaan sempat melakukan pemanggilan tetapi tidak dengan konteks yang seharusnya.

“Kalau betul ingin panggil kembali kerja, kenapa tidak dari awal saja?” tutur Abraham.

Padahal kata Dia, sejak awal permintaan SPSI hanyalah mengembalikan pekerja tanpa mendapatkan sanksi PHK. (Nft/SP)

Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
59 Tim Adu Kuat di Turnamen Bola Voli Kapolres Cup
59 Tim Adu Kuat di Turnamen Bola Voli Kapolres Cup
Wisata Alam Baru di Timika, Ayo dicek!!!!
Wisata Alam Baru di Timika, Ayo dicek!!!!
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Baca Juga