Praktisi Hukum HI: Mogok Kerja Tidak Sah Berakhir Kesengsaraan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Praktisi Hukum HI: Mogok Kerja Tidak Sah Berakhir Kesengsaraan
Aulia Kemalsjah Siregar

JAKARTA | Praktisi Hukum Hubungan Industrial (HI) Aulia Kemalsjah Siregar mengatakan, mogok kerja tidak sah dapat berakibat bagi para pekerja kehilangan pekerjaan seiring mereka dianggap mengundurkan diri. Dengan kata lain, perjuangan untuk mendapatkan kesejahteraan justru berakhir dengan kesengsaraan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pemaparan umum UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mogok sebagai hak pekerja dan serikat pekerja, pada Workshop Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Jakarta, Rabu (23/8/17).

Menurut Kemalsjah, pekerja dan Serikat Pekerja sepatutnya mampu memahami bahwa mogok bukan merupakan sarana untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan serikat pekerja. Walaupun bagi pekerja, mogok adalah cara paling ampuh untuk menekan pengusaha dapat mengabulkan keinginan mereka.

Dia menjelaskan, hak untuk melakukan mogok dalam UU No 21/2000 dan UU No 13/2003 hendaknya tidak secara sederhana diartikan oleh pekerja dan Serikat Pekerja, bahwa pemerintah mendorong dilakukannya upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan cara melakukan mogok.

“Sangat disayangkan dalam kenyataan bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pekerja dan serikat pekerja menempuh cara melakukan mogok,” kata Putra mantan Hakim Agung Alm Bismar Siregar ini.

Kemalsjah juga menyayangkan dalam banyak kasus mogok, pekerja dan serikat pekerja lalai mematuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam UU No 13/2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-232/Men./2003 tentang Akibat Hukum Mogok Tidak Sah.

“Akibat melakukan mogok tidak sah, para pekerja yang ikut dalam mogok dapat kehilangan pekerjaan. Bila demikian, maka pihak yang akan sangat mederita adalah para pekerja yang ikut-ikutan melakukan mogok tanpa mengetahui secara benar latar belakang dilakukannya mogok,” tutur Kemalsjah.

Dia menambahkan, dengan adanya UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sepatutnya dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial, pekerja dan Serikat Pekerja menempuh upaya penyelesaian yang telah diatur.

“Di sisi Iain, pemerintah (dalam hal ini instansi ketenagakerjaan di wilayah mana terjadi mogok) juga harus lebih aktif melakukan upaya untuk mencegah mogok itu terjadi,” katanya.

Para pejabat instansi ketenagakerjaan, kata dia, harus berani bersikap tegas dalam menyampaikan pemahaman hukum atas UU No 21/2000, UU No 13/2003 dan UU No 2/2004. Termasuk secara tegas berani mengatakan apakah mogok itu sah atau tidak.

“Untuk mengatakan mogok itu sah atau tidak adalah cukup dengan memperhatikan apakah persyaratan mogok dipenuhi atau dilalaikan. Pertama, mogok secara sah akibat gagalnya perundingan. Kalau mogok dilakukan bukan karena gagalnya perundingan, maka pasti itu mogok tidak sah,” ungkapnya.

Kemudian, mogok itu dianggap sah jika dilaksanakan secara damai, tidak menganggu keamanan dan ketertiban umum, atau mengancam keselematan jiwa, harta benda, milik perusahaan atau masyarakat umum. (rum/SP)

Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
59 Tim Adu Kuat di Turnamen Bola Voli Kapolres Cup
59 Tim Adu Kuat di Turnamen Bola Voli Kapolres Cup
Wisata Alam Baru di Timika, Ayo dicek!!!!
Wisata Alam Baru di Timika, Ayo dicek!!!!
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Baca Juga