Siap-siap, ASN Mimika Mangkir Hari Pertama Kerja Diberikan Sanksi

Selasa, 11 Jun 2019 12:39 WIT
Suasana Apel pagi hari pertama masuk kerja di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.(Foto:Hadija/SP)

TIMIKA | Khusus di Provinsi Papua, hari ini Selasa (11/6) merupakan hari pertama masuk kerja setelah mejalani libur panjang yang berakhir pada Senin (10/6) kemarin. 

Di Pemerintahan Kabupaten Mimika, hari pertama masuk kerja diawali dengan apel bersama yang dipimpin Plt Sekda Marthen Paiding. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mangkir di hari pertama masuk kerja akan di berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Marthen pun meminta kepada semua pimpinan Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mendata pegawainya.

Sanksi terberat akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut. 

"Mulai dari pimpinan sampai bawahan untuk segera mengisi absen kehadiran. Jika yang tidak hadir dengan alasan sakit harus disertai dengan surat keterangan dokter. Dan untuk yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas alias mangkir akan di kenakan sanksi," tutur Marthen saat memimpin Apel pagi di lapangan pusat pemerintahan.

Marthen menegaskan, siang ini pun diadakan evaluasi mengecek masalah kehadiran ASN. Hasilnya pun akan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Sehingga saya harapkan setelah selesai ini semua absen harus di kumpulkan untuk dievaluasi dan hasilnya akan kita laporkan ke Kemenpan," ujarnya.

Marthen meminta, semua pimpinan OPD harus mengambil tindakan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, untuk ASN yang mangkir. 

Sanksi diberikan bagi mereka  tanpa alasan yang jelas. Kemudian dibuatkan berita acara sehingga paling lambat tanggal 10 Juli mendatang akan dilaporkan kepada Kemenpan RB.

Tidak ada alasan apapun untuk tidak masuk kerja, terutama dengan alasan tiket mahal. Karena seharusnya tiket itu sudah disiapkan dan sudah direncanakan jauh-jauh sebelum berangkat.

"Jadi yang berhak mengambil sanksi atau tindakan adalah pimpinan OPD," tegasnya.

"Ini menjadi tugas dari masing-masing pimpinan OPD untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang mangkir, karena kita sudah di berikan waktu berlibur cukup panjang," tambah Marthen.

Marthen menambahkan, untuk pegawai yang kerja dalam lingkup pemerintahan tetapi tidak pernah masuk kantor, dan hanya lalu lalang di luar akan di tangani khusus sesuai dengan surat edaran Bupati. 

"Sehingga Pimpinan OPD juga harus melaporkan itu, jangan cuma hanya mereka makan gaji tetapi tidak pernah kelihatan ujung hidungnya di kantor Puspem," imbuh Marthen.

Terkait pegawai honorer yang mangkir bukan tidak mungkin untuk bisa dipecat. 

"PNS saja bisa diberikan sanksi, sementara honorer ini kan mereka di pakai karena lagi di butuhkan, tetapi kalau sudah tidak dibutuhkan buat apa lagi," katanya.(Cr-2/SP)

Kategori:
Bagikan