Puluhan Warga Ilaga Ditengarai Memicu Konflik di Mimika Segera Dipulangkan

Rabu, 12 Jun 2019 13:32 WIT
Polisi melakukan razia di jalan masuk Kwamki Narama untuk mengantisipasi warga membawa senjata tajam dan alat perang tradisional. (Foto: Ist/SP)

TIMIKA | Kepolisian di Mimika bersama pemerintah daerah setempat segera memulangkan puluhan warga asal Ilaga, Kabupaten Puncak, yang ditengarai datang memicu konflik di Distrik Kwamki Narama.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, Rabu (12/6), mengatakan sekitar sebulan lalu ada sekelompok massa berusaha memindahkan konflik antarkelompok warga di Ilaga ke Mimika. 

Kepolisian pun sempat menutup sementara akses penerbangan Timika-Ilaga maupun sebaliknya selama satu minggu. Pengamanan di bandara juga diperketat. 

Pada Selasa (11/6) kemarin, polisi mengamankan sekitar 15 warga asal Ilaga. Empat warga diantaranya harus diproses hukum karena kedapatan membawa senjata tajam dan alat perang tradisional.

"Kami melakukan razia di tiga tempat yakni di SP 12, SP 8, dan Kwamki Narama. Bagi yang kedapatan membawa sajam tentu saja kita akan proses hukum," kata Marlianto. 

Kepolisian juga melakukan pendataan warga asal Ilaga yang memang tidak berdomisili di Mimika. Puluhan warga ditemukan dan ditengarai sengaja datang menyusul isu pemindahan konflik dari Ilaga.

Kapolres Marlianto telah berkoordinasi dengan Sekda Mimika Marthen Paiding dan Ketua DPRD Elminus B. Mom, terkait rencana pemulangan puluhan warga tersebut. 

"Saya sudah bicara dengan pak Sekda dan Ketua DPRD, nanti akan disiapkan pesawat untuk kita kembalikan ke Ilaga," ujar Marlianto, lulusan terbaik Akpol 1998.

Marlianto memperingtkan warga segera menghentikan upaya menciptakan konflik di Mimika atas alasan dan kepentingan apapun juga. 

"Sekali lagi kita berikan warning bagi pihak-pihak yang manfaatkan konflik untuk membuat masalah lagi di Kwamki Narama atau di tempat lain di Mimika, akan kita proses hukum," tandas Marlianto. 

Untuk diketahui, beberapa tahun lalu terakhir pada 2018 terjadi konflik antar kelompok warga di Kwamki Narama, Mimika. Konflik tersebut ditengarai melibatkan mayoritas warga dari luar Mimika.

Beberapa kali konflik terjadi, berujung proses perdamaian adat 'patah panah'. Sayangnya perdamaian dengan ritual sakral bagi masyarakat Papua itu tidak sepenuhnya berhasil menghentikan konflik. 

Ironisnya, setiap penyelesaian konflik harus memakan biaya tak sedikit, hingga miliaran rupiah. Masing-masing pihak, korban, harus menerima pembayaran yang dikenal dengan denda 'bayar kepala' dalam istilah perang adat Papua. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan