Tiket Mahal Berdampak Melesuhnya Dunia Usaha Perhotelan di Timika

Rabu, 12 Jun 2019 21:08 WIT
Yohanis Felix Helyanan (Foto: Sevianto/SP)

TIMIKA | Masalah harga tiket pesawat yang melambung sejak akhir tahun lalu belum juga terselesaikan. Masyarakat di wilayah timur Indonesia paling merasakan dampak kenaikan tarif angkutan udara ini.

Mahalnya tiket pesawat tidak hanya membatalkan mudik lebaran sejumlah warga. Kini bahkan mulai berdampak pada dunia usaha seperti perhotelan, restoran/rumah makan dan lainnya di Kota Timika, Papua.

Hal ini diakui Yohanis Felix Helyanan, pemilik Grand Tembaga Hotel Timika. Kunjungan hotel maupun restoran yang dikelola diakui menurun cukup signifikan menyusul kenaikan tarif penerbangan.

"Semuanya sepi, mulai dari hotel restoran dan aktivitas usaha lain karena kunjungan atau intensitas orang bepergian sangat rendah," kata Jhon Tie, sapaan akrab politisi PDI Perjuangan ini, Selasa (11/6).

Jhon Thie yang juga Ketua Komisi B DPRD Mimika mengatakan, kondisi ini juga berdampak melesuhnya berbagai aktivitas dunia usaha yang berhubungan langsung dengan jasa pengiriman angkutan udara.

"Semuanya mengeluh, aktivitas ekonomi berdampak terkait biaya pengiriman dan lain-lain. Bahkan taksi dari bandara tidak ada penumpang, semua lesu," kata dia.

Menurut Jhon Thie, masyarakat yang hendak bepergian menggunakan transportasi udara harus pikir dua kali. Walaupun ada alternatif angkutan laut, tapi harus memakan waktu berhari-hari hingga seminggu. 

Wilayah kepulauan di Indonesia bagian timur, kata Jhon, paling merasakan dampak kenaikan harga tiket pesawat ini. Sebab, tidak ada moda transportasi lain seperti di pulau Jawa maupun Sumatra.

"Kalau di Jawa, Sumatra, banyak pilihan moda transportasi seperti jalan darat, tol kereta api, kapal penyeberangan, dan sebagainya," kata dia. 

"Padahal di Papua, hampir seluruh suku ada tinggal di sini. Tentu saja mereka juga ingin pulang ke kampung halaman dengan satu-satunya moda transportasi lewat udara," sambungnya.

Belum lagi, kata Jhon, pengenaan bagasi berbayar diterapkan oleh sejumlah maskapai penerbangan menambah beban calon penumpang yang ingin menikmati transportasi udara ini.

Jhon Thie bahkan mengalami langsung kondisi demikian ketika hendak berangkat dari Jakarta ke Timika beberapa waktu lalu. Ia semula tidak menyangka kelebihan 3 Kg bagasi miliknya harus dibayar Rp1 juta lebih.

"Saya kaget, karena saya pikir paling satu kilogram sekitar seratus ribu. Ternyata satu juta lebih, terpaksa saya ambil kelebihan itu baru saya tenteng ke kabin pesawat," cerita Jhon Thie.

Menurut dia, persoalan ini harus segera disikapi oleh pemerintah sehingga tidak semakin membebani rakyat kecil. 

"Kami pejabat, orang pemerintah itu enak, dibiayai oleh APBD, mau kemana-mana dibiayai pakai uang rakyat, tapi masyarakat kasian sangat menderita," kata dia. 

"Jangan pesawat ini seakan-akan sudah menjadi angkutan para pejabat dan kalangan masyarakat menengah ke atas saja. Ini harusnya untuk melayani masyarakat," pungkasnya. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan
Berita terkait