Bupati Mimika Diminta Copot Kepala OPD yang Belum Jalankan APBD

Kamis, 13 Jun 2019 19:12 WIT
Saleh Alhamid.

TIMIKA | Bupati Mimika Eltinus Omaleng diminta segera mengevaluasi atau mencopot Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum menjalankan kegiatan pembangunan. 

Ketua Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid mengatakan, APBD 2019 sudah ditetapkan sejak awal Januari, namun hingga Juni belum juga terlihat progres pembangunan dari masing-masing OPD.

"Saya minta bupati berhentikan seluruh kepala OPD yang tidak melaksanakan kegiatan pembangunan," kata Saleh di gedung DPRD Mimika, Kamis (13/6).

Menurut Saleh, seluruh kesalahan atas keterlambatan pembangunan akan ditimpakan masyarakat kepada bupati akibat ulah masing-masing OPD. Untuk itu, bupati harus mengambil tindakan tegas. 

"Karena masyarakat pasti akan menyalahkan bupati. Padahal ini kan tanggung jawab OPD, sebab APBD sudah ditetapkan jauh hari," sesal Saleh. 

Menurut Saleh, tidak benar jika OPD beralasan jika proyek di atas sekian miliar harus menunggu persetujuan bupati. Sebab seluruh kegiatan pembangunan sudah dirancang sebelumnya sesuai mekanisme.

Bupati Eltinus, setahu Saleh, tidak pernah campur tangan soal kegiatan proyek yang sudah dianggarkan dan ditetapkan oleh DPRD. 

"Ada indikasi mengatasnamakan bupati, bahwa harus disetujui bupati dulu dan sebagainya. Padahal pada akhirnya orang-orang mereka sendiri di OPD yang bagi-bagi proyek itu. Ini bukan rahasia lagi," katanya. 

Ia juga mengatakan, kalau benar bahwa ada orang lain diluar pemerintahan ikut mengintervensi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan, maka tentu saja sama sekali tidak dibenarkan. 

"Jangan memanfaatkan orang (bupati) hanya karena kedekatan dan sebagainya," ujar dia. 

Saleh menyayangkan kini sudah pertengahan tahun namun proses pelelangan proyek di masing-masing OPD belum juga dilaksanakan. 

"Ada indikasi mengulur waktu pelaksanaan APBD. Karena ada indikasi bagi-bagi proyek di sejumlah OPD. Atau pun ada yang masih tunggu kasih fee dulu baru proyek jalan," singgung dia. 

"Tidak ada satu pun OPD memberikan proyek kepada kontraktor tanpa ada embel-embel di belakangnya, berapa persen fee dan sebagainya harus diberikan kepada kuasa anggaran atau pemberi proyek di OPD," bebernya lagi. 

Senada disampaikan Ketua Komisi B DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan, bahwa sudah menjadi kebiasaan buruk OPD yang baru mengejar pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun. Pada akhirnya kualitas pekerjaan tidak maksimal. 

"Ini sudah budaya setiap saat. Padahal bupati sudah perintahkan, silahkan OPD melakukan lelang dan sebagainya, artinya sudah menjadi tanggung jawab masing-masing OPD," kata Yohanis. 

APBD Mimika sebesar Rp3,1 triliun telah ditetapkan pada Desember 2018. Bupati Eltinus Omaleng mengatakan, APBD 2019 difokuskan untuk infrastruktur pendukung PON XX tahun 2020 mendatang. 

"Tapi sayangnya, PON sudah di depan mata, OPD belum berbuat apa-apa. Kita lihat infrastruktur masih sangat banyak yang perlu dibangun," tutur Yohanis. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan