seputarpapua.com

Landasan Papua ‘Benah’ Empat Komponen Dasar di Agats

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Landasan Papua ‘Benah’ Empat Komponen Dasar di Agats

ASMAT | Pemerintah Indonesia didukung Pemerintah Australia melalui Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) melaksanakan Program Perbaikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan (Landasan) Fase II di Papua-Papua Barat.Program yang didanai oleh Pemerintah Australia itu merupakan lanjutan dari Landasan I, dan dikerjakan di 10 kabupaten, salah satunya Kabupaten Asmat. Target utama proyek ini adalah meningkatkan pelayanan pada unit-unit layanan terdepan.

Fokus programnya mencakup empat komponen utama yang saling terintegrasi dan sinergis, yakni kampung penggerak, sekolah dasar penggerak, puskesmas penggerak dan HIV/Aids.

Di Asmat, pilot project Program Landasan II dilaksanakan di Distrik Agats, ibukota kabupaten.

“Landasan Papua masuk Asmat pada 20 Maret 2017. Bupati menetapkan Distrik Agats sebagai pilot project,” kata Koordinator Landasan Papua Kabupaten Asmat, Petrus Pit Supardi, Sabtu (26/8).

Ada 10 sekolah dasar (SD), 1 puskesmas, dan 12 kampung yang menjadi sasaran program. Pelaksanaan proyek tersebut terintegrasi dan bersinergis dengan program Pemerintah Kabupaten Asmat.

Dikatakan, telah diadakan pelatihan dan pendampingan guru SD, pelatihan kader dan aparatur kampung, dan tata kelola puskesmas sejak bulan Maret hingga Agustus 2017.

“Fokus kami itu pada SD, kampung dan puskesmas,” kata dia.

Jika ada peningkatan kualitas pelayanan dasar di unit-unit terdepan, maka tentu berdampak positif pada aspek pembangunan yang lain.

“Kalau tata kelola SD bagus, tentu SMP dan SMA lebih maju. Kalau tata kelola kampung baik, ekonomi dan lainnya pasti berkembang. Kalau pelayanan puskesmas baik, tentu penyakit bisa diminimalisir,” terangnya.

Ia mengatakan, program yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga tersebut dilaksanakan hingga bulan Juni 2018. Jika berhasil, kemungkinan akan diperpanjang dan dilaksanakan di sejumlah distrik yang lain.

Untuk kompenen sekolah dasar, dijelaskan, pelaksanaan program di 10 SD di antaranya terkait peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Tujuan proyek itu agar sekolah-sekolah dapat diakreditasi.

Ia mengatakan, ada 8 indikator akreditasi sesuai standar nasional pendidikan (SNP). Untuk lolos akreditasi, sekolah dasar harus mampu menjawab 119 pertanyaan. Indikatornya terkait standar pelayanan, sarana prasarana seperti perpustakaan, kurikulum, tenaga pendidik, dan lainnya.

“Awalnya mereka belum punya dokumen perencanaan dan dokumen akreditasi. Setelah 3 bulan berjalan dokumen itu telah tersedia. Begitu juga dengan sarana prasarana mulai dibenahi,” tuturnya.

Dari 10 sekolah, SD YPPK Salib Suci, SD Inpres Suru, SD Darussalam, dan SD YPPGI telah siap untuk diakreditasi. Rencananya pada bulan Oktober mendatang ke empat sekolah ini sudah sangat baik dari aspek tata kelola.

“Untuk 5 SD di daerah pantai, bulan September baru kami mulai,” katanya.

Ke depan, Landasan Papua mendampingi pengelolaan dana sekolah berupa penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran sekolah, penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj) hingga dipublikasi di madding sekolah.

“Ini mendorong transparansi di bidang pendidikan. Kalau akses informasi sekolah, puskesmas dan kampung terbuka, tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi,” tuturnya.

Sementara komponen pemerintahan tujuan utamanya,  pembenahan tata kelola pemerintah kampung adalah untuk mewujudkan Good Government. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan harus dimulai dari kampung sebagai ujung tombak.

Pilot project-nya Kampung Bits Agats, Suru, Kaye, Aswet, Mbait, Bismam, Sauw, Yepem, Per, Uwus Bouw dan Beriten. Pelatihan dan pendampingan melibatkan 24 kader, para kepala kampung, sekretaris dan bendahara.

Menurutnya, program Landasan Papua terkait tata kelola kampung dilaksanakan dalam tiga tahap. Pertama pelatihan dan pendampingan kader pemberdayaan masyarakat kampung. Tiap kampung merekrut dua kader.

“Dalam pelatihan ini, kepala kampung diikutsertakan bersama kader. Bagaimana mereka melihat kampungnya dari perspektif mereka tentang kampung,” tuturnya.

Tahap kedua, pelatihan dan pendampingan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK). Untuk sesi ini, para kader menginput data-data kampung di antaranya jumlah penduduk, kepala keluarga, demografi dan sebagainya.

“Penguasaan IT memang belum 100 persen dikuasai, kami pelan-pelan melatih. Mereka sudah bisa input data, print berbagai surat dan urusan administrasi lainnya,” kata dia.

Sesi ketiga berupa pelatihan dan pendampingan perencanaan dan penganggaran kampung. Proyek ini terkait dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK), rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) dan anggaran pendapatan belanja kampung (APBK) hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPj).

“Kampung yang merencanakan pembangunan di kampung dan kampung yang akan menganggarkan di RKPK dan APBK sesuai kebutuhannya. Dalam aplikasinya tentu sejalan dengan visi misi bupati, karena RPJMK diturunkan dari RPJM kabupaten,” katanya.

Ke depan, RPJMK, RKPK dan APBK tidak lagi di-backup oleh pemerintah kabupaten, tetapi disusun sendiri oleh pemerintah kampung. RKPK juga bisa dibawah ke organisasi perangkat daerah (OPD) guna pencocokkan program.

“Dalam melakukan pendampingan, kami bersinergis dengan pendamping P3MD dan PLD. Kami sama-sama mengawal,” tuturnya.

Sedangkan komponen puskesmas pilot project  di Puskesmas Agats, puskesmas pembantu dan polindes dalam wilayah Distrik Agats. Khusus puskesmas, telah dilakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan SOP pelayanan, visi misi dan kotak saran.

 “Sebelumnya belum ada, tapi setelah pelatihan di Jayapura, mereka mulai berjalan,” katanya.

Ia menjelaskan, program di Puskesmas Agats menyangkut peningkatan tata kelola manajemen puskesmas sesuai standar pelayanan sehingga puskesmas tersebut bisa diakreditasi. Puskesmas harus memenuhi 760-an indikator atau kriteria dasar standar pelayanan.

“Persoalannya, tahun 2020, BPJS tidak akan menerima puskesmas yang tidak terakreditasi karena terkait pelayanan. Sehingga kita dorong agar puskesmas ini diakreditasi,” katanya.

Akreditasi terkait kualitas pelayanan, dokumen, sarana prasana dan falitas puskesmas. Sementara sarana prasarana puskesmas tersebut sangat terbatas, bangunan dan kapasitas ruangannya sangat kecil.

“Supaya bisa akreditasi, harus ada komitmen kepala puskesmas, tim pendamping dan ada kebijakan khusus dari bupati. Misalnya menegaskan Puskesmas Agats harus diakreditasi, ya itu harus dikejar. Dan tentu didukung pendanaan dan fasilitas yang cukup,” terang dia.

Terkait HIV/Aids, diungkapkan, persoalan HIV/Aids di Kabupaten Asmat belum sepenuhnya diseriusi. Landasan Papua berupaya agar permasalahan penyakit itu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

“Tanggal 29-30 Agustus akan dilakukan lokakarya di Jayapura, setelah itu baru program HIV/Aids mulai berjalan di Agats,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya berharap pemerintah daerah tetap memberikan dukungan agar proyek pembenahan empat komponen dasar di Distrik Agats membuahkan hasil. Jika berhasil, ia optimis program Landasan Papua akan berlanjut untuk distrik-distrik lainnya.

“Keterlibatan Pemkab Asmat sangat baik, paling aktif meski kondisi geografis daerah tak mendukung. Pemda sudah bekerja keras mendukung program ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Asmat, Elisa Kambu mengatakan, pemerintah setempat sangat menyambut baik program Landasan Papua yang memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah dasar, puskesmas dan aparatur kampung.

Bupati mengungkapkan lembaga donor dari luar itu sangat membantu dan memberikan manfaat untuk melihat apa yang telah dilakukan pemerintah daerah.

“Soal keterbatasan SDM aparatur pemda, kita harapkan Landasan bisa memberi pemahaman langsung melalui praktek-praktek manajemen, baik mengelola sistem informasi administrasi kampung, pemenuhan indikator untuk akreditasi sekolah maupun akreditasi puskesmas,” tuturnya.

Bupati berharap, agar program dari Landasan tidak berhenti sampai tahun 2018, akan tetapi bisa dilanjutkan  ke kampung dan distrik lainnya.

“Pilot project program ini berakhir di 2018, dan kita berharap bisa berlanjut terus. Pemda akan mendukung penuh,” pungkasnya.

Salah satu Kader Kampung Beritem, Paulus Jupit menilai pelatihan dan pendampingan oleh Landasan Papua sangat penting mengingat sumber daya yang ada di kampung masih terbatas.

“Pelatihan ini hal baru bagi kami karena kami bisa mengerti bagaiamana menyusun RKPK, RPJMK, APBK dan membuat LPj. Kami juga input data kampung di aplikasi SAIK,” katanya.

Pengusulan program dari kampung selama ini yang dilakukan melalui musyawarah kampung, lalu diteruskan ke musrenbang distrik dan kabupaten. Namun sekarang, kami sendiri yang membuat program kerja dan menyusun anggaran.

“Empat bulan ke depan, kami akan mengimplementasikan. Kami harapkan program ini bisa dilanjutkan,” pintanya.

Kepala Kampung Ewer, Justinus Jitakap mengatakan, setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan dari Landasan Papua, ia memiliki ide untuk membentuk tim penyusun RKPK dan RPJMK.

“Tim ini nanti terdiri dari tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, perempuan dan semua unsur.  Semua sektor akan kami dorong, baik itu ekonomi, pendidikan dan sektor lainnya,” kata dia.

Sementara itu, salah satu guru SD Inpres Syuru, Amaranta Letsoin mengatakan, program tersebut mendorong SD-SD di Agats diakreditasi. Letsoin mengaku ada perubahan yang terjadi setelah didampingi Landasan Papua masuk ke Asmat.

“Kami bisa paham bagaimana membuat laporan, membuat rencana kerja sekolah, rencana anggaran sekolah. Kami juga sudah mulai membenahi sarpras, seperti MCK, perpustakaan dan lainnya,” kata dia.

Tambah dia, SD Inpres Syuru juga mulai memenuhi SPM seperti pembuatan visi misi, administrasi sekolah sesuai 8 standar nasional pendidikan, kurikulum dan sebagainya.

“Kami sudah siap untuk diakreditasi. Dan kami juga siap membagikan ilmu yang kami peroleh ke sekolah-sekolah lain. Ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar,” pungkasnya. (Humas Setda Asmat)

Berita Terkait
Baca Juga