Tes CPNS di Mimika Diwarnai Aksi Demo, Puluhan Orang Diamankan

Rabu, 19 Jun 2019 20:44 WIT
Aparat kepolisian saat bernegosiasi dengan pendemo di depan pintu gerbang SMPN 2 Timika. (Foto: Ist/SP)

TIMIKA | Sebanyak 20 orang diamankan polisi saat berlangsung tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018, Rabu (19/6).

Mereka diamankan di pintu gerbang  SMP Negeri 2, Kota Timika, Papua, tempat berlangsungnya tes CPNS. 

Diketahui massa ini merupakan calon peserta tes CPNS dari Suku Kamoro dan Amungme. Namun, mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi berkas, sehingga tidak dapat mengikuti tes. 

Aksi inipun sengaja digelar agar mereka dapat diakomodir mengikuti tes CPNS. Karena mereka menilai mempunyai hak yang sama, dimana sebagai warga Papua, dan hal itu berdasarkan peraturan Otsus.

"Kita buat begini agar kami bisa di fasilitasi untuk ketemu dengan pak bupati. Sesuai janji bupati bahwa Amungme dan Kamoro diprioritaskan," ungkap seorang pendemo.

Aksi ini tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian mengamankan mereka ke Kantor Polres Mimika untuk dimintai keterangan. 

Wakapolres Mimika Kompol I Nyoman Punia mengatakan, pihaknya mengamankan 20 orang ini karena dinilai mengganggu pelaksanaan agenda nasional. 

"Berdasarkan perintah Kapolres bagi siapa yang mengganggu jalannya agenda nasional  agar diamankan," kata Nyoman. 

Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan mereka terbukti melanggar pidana, maka akan diproses hukum. 

"Kalau mereka terbukti bersalah tentu akan diproses hukum," tuturnya. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mimika, Paskalis Kirwelakubun mengakui massa yang berunjukrasa sudah mengikuti proses seleksi pemberkasan.

Hanya saja mereka dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, tidak tersedia formasi sesuai dengan bidang ilmu mereka masing-masing.

Sementara, Plt Sekda Mimika Mathen Paiding meminta kepada mereka yang tidak dapat mengikuti tes CPNS dapat mengikuti seleksi untuk formasi tahun 2019. Sebab tes CPNS yang berlangsung saat ini merupakan formasi tahun 2018.

"Keterlambatan tes CPNS ini dikarenakan  ada permintaan khusus dari Gubernur Papua dan Papua Barat agar kuota CPNS 80 persen Orang Asli Papua (OAP), dan 20 persen non Papua asalkan lahir besar Papua," kata Marthen.(Ipa/SP)

Kategori:
Bagikan