Seluruh Karyawan LPMAK Diberhentikan Desember 2019

Jumat, 21 Jun 2019 15:50 WIT
Abraham Timang didamping Elminus B Mom, Dominikus Mitoro, dan Yonatan Kum, memberikan keterangan pers terkait perubahan LPMAK dari lembaga menjadi yayasan, Rabu (19/6). (Foto: Dok SP)

TIMIKA | Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) resmi berubah menjadi yayasan melalui keputusan rapat luar biasa di Hotel Arya Duta, Makassar, 13 Juni 2019. 

Badan Pengurus dan Badan Musyawarah (BP/BM) LPMAK dalam rapat tersebut, juga memutuskan pembentukan tim transisi, yang mengambil alih seluruh program dan operasional LPMAK hingga Desember 2019.

Tim transisi terdiri dari perwakilan LPMAK, PT. Freeport Indonesia, Lemasa, Lemasko, pemerintah daerah, dedominasi gereja, dan perwakilan akademisi, akan bekerja selama 6 bulan ke depan sampai terbentuknya yayasan. 

Abraham Timang yang sebelumnya menjabat Sekretaris Eksekutif (SE) LPMAK, kini bertindak sebagai Ketua Tim Transisi Bidang Program dan Operasional. 

Ia mengatakan, tim transisi yang dibentuk hanya bersifat sementara dan memiliki kewenangan sebatas mempersiapkan perubahan status lembaga menjadi yayasan.

"Tim ini diberi deadline waktu selama enam bulan, dan akan berakhir pada 30 Desember 2019," kata Abraham saat menggelar konferensi pers, Rabu (19/6).

Status Karyawan

LPMAK saat ini memiliki 142 karyawan terdiri atas 128 karyawan permanen dan
14 karyawan kontrak. Status seluruh karyawan akan berakhir pada Desember 2019. 

"Nanti sampai bulan Desember, akan dilakukan perhitungan semua mengenai kompensasi, hak-hak seluruh karyawan akan dibayarkan sesuai ketentuan," kata Abraham. 

Hak-hak seluruh karyawan akan diselesaikan oleh Tim Transisi Bidang Kompensasi yang diketuai Yonatan Kum. Pemberian kompensasi merujuk pada UU Ketenagakerjaan dan ketentuan internal LPMAK yang telah disepakati. 

"Tim yang dipercayakan berkomitmen untuk menyelesaikan segala hak-hak karyawan, dan tentu saja tidak merugikan," tandas Abraham.  

Kendati begitu, Abraham mengatakan, karyawan yang telah mengabdi di LPMAK tidak secara otomatis masuk sebagai karyawan yayasan bila sudah terbentuk. 

Melainkan, pengurus yayasan yang baru nanti akan melakukan perekrutan karyawan kembali sesuai ketentuan dan berdasarkan kebutuhan. Termasuk karyawan yang sudah bekerja tetap akan mengikuti seleksi.

"Jadi karyawan yang ada saat ini itu tidak secara otomatis masuk sebagai karyawan yayasan. Aturan main akan dirumuskan oleh tim transisi pembentukan yayasan, sehingga segala ketentuan akan berlaku," kata Abraham. 

Abraham juga menegaskan, tim transisi yang dibentuk hanya bersifat sementara, dan akan dibubarkan begitu tugas persiapan pembentukan yayasan tuntas dalam 6 bulan ke depan hingga 30 Desember. 

"Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa tim ini yang sekaligus masuk menjadi pengurus yayasan nanti, itu sama sekali tidak benar. Tim ini akan sekaligus bubar di 31 Desember 2019," jelasnya. 

Perubahan LPMAK dari lembaga menjadi yayasan disebutkan untuk kepentingan legalitas secara hukum. Sistem kerja dan program yang sudah ada tidak berubah, dan Freeport berkomitmen tetap mendukung pendanaan. 

Kedudukan dan legalitas hukum lembaga, kata Abraham, menyusul penguasaan 51,2 persen saham PT. Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui holding industri BUMN, PT. Indonesia Asaham Aluminium (Inalum).

"Pada Desember 2018 telah dilakukan penandatanganan penguasaan 51,2 persen saham Freeport dikuasai oleh pemerintah. Artinya, tanpa kita sadari Freeport ini sudah plat merah. Jadi semuanya tentu saja akan mengikuti aturan yang berlaku," pungkas Abraham. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan