TIMIKA | Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika akan melihat kembali atau mengecek kondisi pelayanan kesehatan (yankes) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Timika.
Pengecekan ini dikarenakan hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi A DPRD Mimika beberapa waktu lalu ke Lapas, yang mengeluhkan masalah yankes.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Mimika, Matius U Yanengga mengatakan, pada Jumat (21/6) kemarin, pihaknya melakukan kunker ke Lapas. Dimana pada pertemuan, mereka mengeluhkan yankes sangat minim, khususnya keberadaan tenaga perawat dan dokter.
Keluhan tersebut, karena banyak pasien penyakit malaria tidak bisa tertangani dengan baik. Ditambah dengan kendala transportasi dan petugas yang terbatas.
“Masalah kesehatan ini bukan ranah dari Komisi A. Namun saat kunker mendengar keluhan tersebut, maka kami lanjutkan ke Dinkes,” katanya.
Selain itu, hal ini juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam arti, apabila ada warga binaan Lapas meninggal, karena kurangnya penanganan kesehatan, maka keluarga akan menuntut.
“Jangan sampai warga Lapas meninggal karena kurangnya yankes, maka akan muncul masalah baru,” ujarnya.
Sementara Anggota Komisi A, Markus Timang menyampaikan, Lapas sangat membutuhkan dukungan tenaga medis dan ambulans, serta ruangan untuk dengan dilengkapi tenaga kesehatan.
“Lapas sebenarnya sudah sediakan ruangan, tapi untuk tenaganya belum ada. Karenanya dibutuhkan dukungan dari Dinkes,” katanya.
Begitu juga dengan Sekretaris Komisi A DPRD Mimika, Eliaser Ohee menambahkan, pada saat kunjungannya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyampaikan akan menempatkan tenaga medis dan ambulans. Namun sampai saat ini belum terealisasi.
“Penyampaian Bupati inilah jadi pegangan dan disampaikan kepada kami. Oleh itu, kami sampaikan kepada Dinkes. Karena yang ada di Lapas juga masyarakat Mimika,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinkes Mimika, Reynol Ubra mengatakan, masalah yankes di Lapas Klas IIB Timika dilakukan secara rutin oleh Puskesmas Limau Asri (SP5) dan terlayani baik.
Dimana Februari lalu pihaknya melakukan MoU dengan Kalapas terkait dengan penanganan RTB Resistensi obat. Tujuannya, apabila satu orang terkena TB dan resisten obat, maka yang lainnya tidak sakit.
“Kamis kemarin juga, sebelum ke Agimuga, kami serahkan sejumlah obat bahkan kursi roda kepada Lapas. Sehingga dengan pemberitaan seperti itu, saya terkejut juga dan kemungkinan ini ada mis komunikasi,” kata Reynol.
“Ini akan jadi perhatian, dan akan menyurat ke Kepala Puskesmas Limau Asri dengan tembusan ke DPRD. Tapi pada prinsipnya, kami mendukung yankes agar masyarakat terlayani dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, menyangkut dengan pengadaan ambulans. Karena Lapas masuk di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), maka bisa masuk di DAK. Dimana disana ada koordinasi lintas organisasi dan lembaga, pada tingkat pusat.
Namun demikian, kalau itu perlu diusulkan untuk ditingkat daerah, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Karena kebijakan pengadaan barang dan jasa akan tertuang dalam renja.
“Kami akan usulkan hal tersebut pada anggaran perubahan. Dan akan disampaikan ke Kepala Dinkes. Intinya kami siap mendukung yankes bagi masyarakat,” ungkapnya.(mkr/SP)
Tinggalkan Balasan