DPRD, Pemda dan Freeport Bahas Tranportasi di Mimika

Rabu, 26 Jun 2019 19:25 WIT
Suasana pertemuan di Kantor DPRD Mimika membahas masalah transportasi di Mimika. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika bersama Pemda Mimika dan PT Freeport Indonesia, Rabu (26/6) melakukan rapat koordinasi membahas masalah transportasi di daerah pesisir pantai dan pedalaman. 

Pada pertemuan yang digelar di aula serbaguna tersebut, DPRD meminta kepada PT Freeport Indonesia memberikan dukungan transportasi, guna memperlancar proses pembangunan.

Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom mengatakan, pelaksanaan pembangunan di Mimika tidak terlepas dari masalah transportasi, karena Mimika memiliki letak geografis pesisir pantai dan pedalaman atau pegunungan.

“Dari kondisi itulah, maka kami menggelar pertemuan dengan mengundang beberapa OPD dan Freeport, guna membahas masalah transportasi,” katanya.

Kata dia, pada pertemuan tersebut, pihaknya lebih menekankan kepada Freeport agar bisa mendukung transportasi, mulai laut, khususnya di daerah pesisir pantai dan udara untuk daerah pedalaman atau pegunungan.

“Khusus untuk di daerah pegunungan, kami minta Freeport bisa mendukung helikopter. Terutama pada daerah yang belum memiliki lapangan terbang (lapter),” ujarnya.

Elminus mengatakan, helikopter yang dimiliki  Pemda Mimika berkapasitas kecil. Sehingga apabila diisi dengan empat orang, maka secara otomatis barang tidak bisa termuat.

Begitu sebaliknya, digunakan untuk mengangkut barang atau beberaoa materirial pembangunan

“Kalau menyewa helikopter jenis Puma, maka biaya yang dibutuhkan sekali terbang kurang lebih Rp375 juta, dan kalau balik juga nilainya demikian. Sehingga kurang lebih setengah miliar untuk transportasi. Dengan demikian, maka sangat mengganggu proses pembangunan,” terangnya.

Oleh itu, kata Elminus, selain membutuhkan dukungan Freeport, pihaknya juga menyarankan agar OPD-OPD ini merencanakan anggaran dengan baik. Khususnya untuk masalah transportasi, yang tujuannya pembagunan bisa optimal.

“Dalam pertemuan tadi saya tekankan kepada OPD agar menganggarkan transportasi. Kalau tidak, pelaksanaan pembangunan tidak maksimal,” ungkapnya.

Staf Government Relation (Gofrel) PTFI, Andarias Hindom dalam pertemuan tersebut mengatakan, terkait dengan akomodasi, khususnya transportasi, PTFI  selalu siap mendukung. Namun yang terpenting adalah adanya pengawalan.

"Selama ini Freeport telah memberikan pelayanan kepada tiga kampung atau desa di pegunungan, yaitu Tsinga, Banti dan Aroanop. Tetapi demikian kita juga bergantung pada cuaca,"katanya.

Terkait pemerintah dan DPRD meminta bantuan Freeport untuk tranaportasi kata Hindom akan dikaji ulang bersama pimpinan PT Freeport Indonesia.(mkr/SP)

Kategori:
Bagikan