80 Persen Anak Muda Papua Belum Terakomodasi Pendidikan Tinggi

Kamis, 27 Jun 2019 11:50 WIT
Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo ketika menjadi narasumber dalam seminar (Foto: Antara/Ist)

JAYAPURA | Universitas Cenderawasih (Uncen) mengklaim angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Papua masih cukup rendah, hanya sekitar 18 persen.  Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 31,5 persen.

Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo, di Jayapura, Rabu (26/6), mengatakan dengan kata lain ada lebih dari 80 persen anak-anak muda Papua usia kuliah yang belum dapat terakomodasi di jenjang pendidikan tinggi.

"Hingga 2014, dari 300 ribu lebih putra-putri Papua berusia antara 19-24 tahun, hanya sekitar 60 ribuan orang yang dapat mengenyam pendidikan tinggi baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Papua," katanya.

Menurut Apolo, minimnya kesempatan terhadap pendidikan tinggi antara lain disebabkan karena daya tampung perguruan tinggi di Papua yang tidak seimbang dengan laju pertambahan penduduk Papua.

"Di samping minimnya daya tampung dan keterbatasan infrastruktur perkuliahan, persoalan mendasar yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Papua adalah terkait tenaga pengajar, hingga kini rasio dosen dan mahasiswa di Papua masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti," ujarnya.

Dia menjelaskan, seorang dosen di Uncen, misalnya, harus mengajar lebih dari 200 orang mahasiswa, sedangkan idealnya rasio dosen-mahasiswa adalah 1 banding 50 untuk bidang studi eksak dan 1 banding 30 untuk bidang studi sosial.

"Fokus perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Papua selama ini telah banyak dicurahkan pada pendidikan dasar dan menengah dan cenderung mengesampingkan jenjang perguruan tinggi, padahal PT sebenarnya merupakan lokomotif penggerak pengembangan sumber daya manusia dengan kapasitasnya mencetak tenaga-tenaga pendidik, kesehatan dan sebagainya," katanya lagi.

Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan perguruan tinggi, di mana pemanfaatan dana Otonomi Khusus untuk mengirim pelajar Papua ke luar negeri juga kiranya perlu dicermati secara lebih mendalam.(Antara/SP)

Kategori:
Bagikan