PPI Poumako Diharapkan Jadi Kawasan Ekonomi

Jumat, 28 Jun 2019 20:25 WIT
Komisi B DPRD Mimika saat melakukan kunjungan kerja ke PPI Poumako. (Foto: Ist/SP)

TIMIKA | Anggota Komisi B DPRD Mimika berharap Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako di Kabupaten Mimika, Papua dapat dijadikan kawasan ekonomi, khususnya di daerah pelabuhan.

Harapan ini disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Mimika, M Nurman Karupukaro dan D. B. Hagabal saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PPI Poumako, Jumat (28/6).

Nurman menjelaskan, kunker Komisi B DPRD Mimika ke PPI Poumako ini untuk melihat fasilitas apa saja yang sudah dibangun oleh pemerintah, baik pusat dan provinsi. Serta dampak dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Kata dia, selama ini dapat dilihat masyarakat lokal kurang memperoleh manfaat dari keberadaan pelabuhan PPI. 

"Yang terlihat hanya pengusaha ikan yang masuk dan menerima manfaat dari pembangunan pelabuhan ini. Untuk itu, kita harapkan masyarakat dan nelayan kecil bisa masuk ke area ini," katanya.

Selain itu, pembangunan tambatan perahu khusus nelayan lokal sudah harus jadi. Karena sebagai sarana transportasi dan akses jual- beli hasil dari masyarakat dapat berjalan di PPI. 

“Kalau tambatan perahu itu sudah jadi, maka tidak ada lagi kecemburuan antara masyarakat lokal nelayan dan nelayan pendatang,” ujarnya.

Norman mengatakan, PPI Poumako sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan kompleks, mulai cold storage, air bersih, nantinya pelayanan SPBU, dan berharap tahun depan sudah terealisasi. Ditambah lagi, pasar untuk membeli hasil masyarakat itu yang jadi transaksi supaya areanya jadi area ekonomis.

"Apalagi di daerah ini ada area wisata, yakni hutan mangrove. Yang pastinya akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Saya menyakini, PPI akan menjadi kawasan ekonomi yang baru di area pelabuhan. Karenanya, harus ditata dengan baik. Dan memberikan kesempatan kepada semua pihak, khususnya masyarakat atau nelayan lokal,” tuturnya.

Sementara D. B. Hagabal mengatakan, terhadap PPI ini pihaknya meminta kepada provinsi agar memberikan kesempatan kepada kabupaten, khususnya Dinas Perikanan untuk mengelola. Yang tujuannya bisa menambah pendapat daerah.

“Katanya PPI ini ditangani oleh provinsi. Tapi kami tidak melihat orang provinsi. Karenanya, kalau bisa dikelola kabupaten dan mungkin ada bagi hasil ke provinsi,” ungkapnya. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan