42 Pejabat di Mimika Belum Laporkan LHKPN

Senin, 01 Jul 2019 22:36 WIT
APEL PAGI - Peserta Apel Gabungan Di Halaman kantor Puspem Kabupaten Mimika . (Foto: Hadija/SP)

TIMIKA | Sanksi penundaan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi pejabat yang tidak melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua seperti tidak mempan. 


Pasalnya, sejak ancaman tersebut disampaikan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika, Yulius Sasarari,  Mei lalu, tidak mendapat respon cukup baik dari pejabat yang wajib LHKPN. 


Hal ini terbukti minimnya pejabat yang melaporkan LHKPNnya. Dari 48 pejabat yang belum melaporkan LHKPN, hanya 6 pejabat yang baru melaporkan LHKPNnya. 


"Masih ada sekitar 42 pejabat dilingkup Pemkab Mimika yang hingga kini belum melaporkan LHKPN. Kalau mau menjadi pejabat harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya salah satunya melaporkan LHKPNnya," tegas Pj. Sekda Mimika Marthen Paiding saat Memimpin Apel Gabungan yang berlangsung di lapangan kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (1/7) 


Marthen menambahkan pemerintah akan selalu mengingatkan untuk para pejabat yang belum melaporkan LHKP-nya karena ini merupakan kewajiban sebagai seorang Aparatur Sipil Negera (ASN). 


Seperti yang diketahui, data terahir awal bulan Mei lalu sebanyak 48 pejabat yang belum melaporkan LHKPN-nya tanpa alasan yang jelas. 


Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika Yulius Sasarari beberapa lalu waktu lalu mengatakan, bagi pejabat yang tidak dilaporkan LHKPN-nya akan diberi sanksi berupa tidak akan dibayarkan atau di tunda sementara pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). 


Yulius juga mengatakan jika ada pejabat yang mengalami kendala dalam melaporkan LHKPNnya dapat menghubungi pihaknya sehingga bisa dibantu. 


Pejabat dilingkup Pemkab Mimika yang wajib LHKPN sebanyak 180 orang. Baik eselon II dan juga Eselon 3.


Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.


Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (HdL/SP)

Kategori:
Bagikan