NABIRE | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nabire, Papua melakukan penguatan kapasitas bagi seluruh Panitia Pengawas (Panwas) di 15 distrik yang tersebar di Kabupaten Nabire.
Hal itu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Bawaslu pada Jumat, 16 April 2021, mengadakan rapat koordinasi persiapan pengawasan PSU bagi panwas di kantor Bawaslu Nabire yang dihadiri tiga komisioner baik Ketua Adriana Sahempa, serta dua anggota Bawaslu lainnya, Yulianus Nokuwo dan Markus Magai.
“Untuk menghadapi PSU, kami merasa perlu untuk menguatkan kapasitas panwas distrik,” ujar Adriana Sahempa dalam rapat koordinasi itu.
Penguatan kapasitas diikuti ketua dan anggota panwas distrik se-Kabupaten Nabire yang berjumlah 45 orang. Mereka yang hadir merupakan ketua dan anggota yang memenuhi syarat dari hasil evaluasi yang dilakukan Bawaslu.
Adriana Sahempa mengatakan, berdasarkan surat dari Ketua Bawaslu RI dalam pelaksanaan PSU tidak terdapat lagi perekturan panwas distrik hingga ke tingkat kelurahan kampung/desa.
Melainkan hanya melakukan evaluasi sepanjang panwas distrik dinilai masih memenuhi syarat, yang kemudian ditetapkan kembali sebagai panwas untuk mengawasi tahapan dan PSU di distrik masing-masing.
Namun, dari hasil evaluasi, terdapat delapan orang panwas distrik yang tidak ditetapkan kembali sebagai anggota panwas. Hal itu lantaran depalan orang tersebut dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.
Tinggalkan Balasan