seputarpapua.com

FPHS Angkat Isu Tanah di Hari Masyarakat Adat Sedunia

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
FPHS Angkat Isu Tanah di Hari Masyarakat Adat Sedunia
FPHS | Suasana sosialisasi tanah adat pada Hari Masyarakat Adat Sedunia yang digelar FPHS Tsingwarop. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Dalam rangka menyambut Hari Masyarakat Adat Sedunia, Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga Waa/Banti, Arwanop (FPHS Tsingwarop) melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat di Timika mengangkat isu Tanah Adat di area PT Freeport Tembagapura. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariatan FPHS Tsingwarop, Jalan C Heatubun,  Sabtu (10/8) lalu dihadiri oleh ratusan masyarakat adat dari tiga kampung.

Ketua FPHS Tsingwarop, Yafet B Manga mengatakan, pihaknya sengaja mengangkat isu tanah adat karena selama ini tidak banyak memberikan dampak yang semestinya sesuai dengan seluruh regulasi yang mendukung  tanah adat, mulai aturan adat, agama, UUD 45, undang undang pokok agraria, undang undang kehutanan, undang undang Otsus Papua, undang undang Minerba nomor 4 tahun 2009, dan Peraturan International Convensi ILO 169.

Semua peraturan tersebut, mengangkat dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di muka bumi. Secara international menjadi perhatian khusus dengan diadakan peringatan ‘Hari Masyarakat Adat Seluruh Dunia’ yang jatuh pada 9 Agustus lalu.

“Melalui FPHS Tsingwarop ini, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperjuangkan tanah dan isinya yang dikuasai Freeport,” kata Yafet melalui release yang diterima seputarpapua.com.

Kata dia, pihaknya memperjuangkan tanah dan isinya untuk mendapat pengakuan dari pemerintah, mulai daerah, provinsi, serta pusat. 

“Pemerintah pusat sudah berjanji akan menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi FPHS Tsingwarop bertemu dengan pihak Freeport,” ujarnya. 

Ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri KLH di Jakarta beberapa waktu lalu bahwa Presiden Jokowi sangat bersahabat, serta bersikap tegas dalam kepentingan masyarakat adat.

Karenanya, pihaknya berharap tahun ini adalah pembuktian kepada masyarakat adat di ufuk timur indonesia. 

“Saat itu, kami masih masa bodoh dengan pertambangan, yang dikarenakan belum mengenyam pendidikan. Tapi sekarang ini, kami nyatakan stop dan cukup untuk terus menipu, manipulasi, dan merampok hasil kekayaan,” tegasnya.

Reporter : Mujiono
Editor: Misba Latuapo

 

Berita Terkait
Baca Juga