Rencana Pembangunan Taman Makam Pahlawan di Timika

Selasa, 13 Agu 2019 18:04 WIT
Petrus Yumte (Foto: Hadija/SP)

TIMIKA | Sejumlah program  Dinas Sosial Kabupaten Mimika hingga tahun 2019 belum terlaksana karena terkendala ketersediaan dana. 

Kepala Dinas Sosial Mimika,  Petrus Yumte mengatakan,  program yang direncanakan,  yakni pembangunan taman makam pahlawan (TPM), pemberian penghargaan kepada  jasa pahlawan (Peteran) serta penanganan masyarakat gangguan mental (gangguan jiwa).

"Masalah kepahlawanan itu merupakan satu bidang tupoksi dari kita dan menjadi tugas pokok Dinsos, tetapi kalau tugas pokok itu hanya dalam kertas tanpa ada uang bagaimana mau jalan," tutur  Petrus Yumte saat ditemui usai mengikuti upacara tabur bunga di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako, Selasa (13/8). 

Terkait TMP yang sudah direncanakan akan dibangun kata Petrus Yumte hingga kini belum ada kejelasan.

"Saya dengar juga katanya sudah ada tanah untuk TMP tersebut, tetapi belum jelas apakah itu tanahnya atau bukan karena saya sendiri belum mendapatkan informasi jelas terkait itu," jelasnya

Katanya lagi terkait pembangunan TMP, pihaknya hanya sebagai pelaksana, yang berhak mengambil kebijakan dan lain sebagainya  Bupati Mimika Eltinus Omaleng. 

Sementara terkait penghargaan peteran yang ada di Mimika dijelaskan Petrus bahwa sarana untuk mengakomodir itu belum juga ada sehingga pihaknya belum bisa melakukan apa-apa. 

"Saya coba berupaya untuk hal itu. Akan saya komunikasikan ke pimpinan, mudah-mudahan ada pemahaman yang sama," kata Petrus

Selain itu untuk penanganan masyarakat gangguan jiwa atau mental dikatakan Petrus bahwa sudah ada beberapa laporan yang masuk ke Dinsos terkait itu, namun untuk menangani hal itu dibutuhakan dana lebih. 

"Sudah ada laporan dari masyarakat juga sekitar lima orang yang memang sering ngamuk sampai merusak rumah warga," tegasnya

Terkait hal itu kata Petrus ia sudah mencoba untuk bekerja sama dengan RSUD Mimika untuk kedepannya siapa yang nantinya akan menyiapkan klinik untuk pasien-pasien itu diperiksa. 

"Saya tidak mau nanti mereka pergi berobat dan kembali lagi seperti semula harus ada klinik yang siap melayani mereka dan itu harus ada di RSUD atau Puskesmas," jelasnya

Katanya, dana untuk penanganan gangguan mental ini setiap tahun ada, namun tidak cukup, mereka di bawa untuk periksa ke Jayapura namun hanya untuk periksa saja setelah itu dibawah kembali dan pastinya akan kembali seperti semula.  "Saya tidak setuju dengan cara itu,"ujarnya. 

"Klinik adalah satu-satunya cara terbaik untuk menangani mereka, karena dengan adanya klinik dan dokter jiwa mereka bisa ditangani dengan baik," ungkap Petrus

 

Reporter: Hadija Laisouw
Editor: Misba Latuapo


 

Kategori:
Bagikan