Komisi C DPRD Mimika Akan Undang Kepala Sekolah SMPN 7

Komisi C DPRD Mimika Akan Undang Kepala Sekolah SMPN 7
KUNJUNGAN- Komisi C DPRD Mimika saat melakukan kunjungan ke SMPN 7 Mimika untuk melihat kondisi KBM - (Foto: Mujiono/SP)

TIMIKA  I Komisi C Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Mimika akan mengundang dua kepala SMPN 7 Mimika. Undangan ini terkait dengan adanya dualisme kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 7. Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD Mimika, M Nurman Karupukaro, usai mengunjungi SMPN 7 Mimika, Selasa (5/9/17).

Pada kunjungan tersebut, M Nurman Karupukaro didampingi anggota Komisi C DPRD Mimika, Yohanis Wantik, langsung disambut oleh Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan,  Egi Temorubun, ketua komite sekolah, Pdt Yanpit Bles serta beberapa guru lainnya.

Nurman mengatakan, kunjungan yang dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMPN 7 Mimika. Dalam arti, apakah adanya permasalahan dualisme kepemimpinan kepala sekolah ini KBM terganggu atau tidak?

“Untuk KBM tidak ada masalah. Namun dalam penggunaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolahmasih ada masalah,”katanya.

Kata dia, permasalahan dana BOS ini karena dampak dari adanya dualisme kepemimpinan kepala sekolah. Sehingga dana BOS sejak Januari sampai September belum bisa dicairkan.

“Dalam waktu dekat, kami akan undang kepala dinas dan dua kepala sekolah. Sehingga bisa diketahui masalah yang ada untuk dicarikan solusinya. Sementara, menyangkut dana BOS, kami  akan buatkan satu rekomendasi kepada Bupati supaya persoalan ini bisa diselesaikan,”kata Nurman.

IKLAN-TENGAH-berita

Sementara Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMPN 7 Mimika,  Egi Temorubun mengatakan, dengan persoalan dualisme kepemimpinan ini KBM berjalan seperti biasa, namun penyaluran dan BOS belum bisa dilakukan. Hal ini karena harus ada tandatangan kepala sekolah yang sah.

“Karena ada dualisme kepemimpinan, yakni kepala sekolah Ibu Bastiana Karet dan Bapak Anton Haru. Sehingga dana BOS belum bisa dicairkan,”terangnya.

Kata dia, dengan kunjungan Komisi C DPRD Mimika diharapkan persoalan ini bisa diselesaikan. Sehingga tidak mengganggu proses KBM.

“Selain itu juga kami minta persoalan tanah juga bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah,”harapnya.(mjo/SP)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar