seputarpapua.com

Dana Pilkada Mimika Tahun 2018 Disepakati Rp 50 Miliar

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Dana Pilkada Mimika Tahun 2018 Disepakati Rp 50 Miliar
PILKADA-Kasubdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otda, Kemendagri (berbaju hijau) saat menjelaskan tentang NPHD pada rapat koordinasi antara DPRD Mimika dan Pemda Mimika – (Foto: Mujiono/SP)

TIMIKA I Dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala  (Pilkada) Mimika di Tahun 2018 disepakati Rp50 miliar. Demikian disampaikan Kasubdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otda, Kemendagri, Andi Batara, saat mengikuti rapat koordinasi antara DPRD Mimika dan Pemda Mimika.

“Menurut informasi, awalnya dana yang diajukan Rp80 miliar, tapi setelah dirasionalisasi menjadi Rp50 miliar,”kata Batara saat rapat koordinasi DPRD Mimika dan Pemda Mimika di aula pertemuan DPRD Mimika, Selasa (5/9/17).

Kata Andi, Pilkada merupakan agenda prioritas nasional. Dari itu, salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Pemda adalah anggaran dalam bentuk nota perjanjian hibah daerah (NPHD). Dimana daerah menghibahkan ke pemerintah pusat melalui instansi vertikal, yakni KPU dan Bawaslu.

“Wajib bagi Pemda mendukung pelaksanaan Pilkada dalam bentuk anggaran. Dan di Mimika anggaran yang disepakati sebesar Rp50 miliar,”terangnya.

Ia menjelaskan, dana Rp50 miliar itu diambil  dari APBD 2017, APBD Perubahan 2017, dan APBD 2018, karena sesuai aturan, pelaksanaan Pilkada dilakukan dalam dua tahun anggaran, yakni 2017 dan 2018. Dimana untuk Pilkada 2018 nanti, pelaksanaan pendaftaran akan dilakukan pada Desember 2017 dan penetapan calon di Februari 2018.

“Dengan kondisi demikian, maka kami harap pembahasan dan penetapan Perda non APBD dan Perda APBD bisa dilakukan secepatnya,”tuturnya.

Apakah anggaran Rp50 miliar itu sudah termasuk biaya keamanan? Kata dia,  ini yang masih dilakukan penajaman terhadap beberapa hal. Dimana akan disamakan dengan Pemprov Papua, karena pada 2018 juga melaksanakan Pilkada untuk pemilihan Gubernur. Penyamaan ini dilakukan, khususnya biaya keamanan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara anggaran yang dikeluarkan secara rutin oleh APBN untuk aparat keamanan dengan biaya Pilkada.

“Aparat keamanan ada ataupun tidak ada Pilkada, tugasnya adalah melakukan pengamanan. Karenanya perlu dipilah-pilah, mana yang dibiayai oleh NPHD. Dan nantinya disamakan dengan struktur di provinsi,”jelasnya.(mjo/SP)

Berita Terkait
Baca Juga