TIMIKA I Ketua Tim Asistensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Thomas Umbupati mengakui adanya Miskomunikasi pada instansinya terkait penerapan Peraturan Bupati (Perbup) yang digunakan dalam penetapan APBD Mimika tahun anggaran 2017.
Peryataan ini menanggapi pertanyaan yang disampaikan Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid yang menanyakan keabsahan maupun penggunaan Perbup dalam penetapan APBD 2017. Dimana Saleh Alhamid menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Mendagri dan Gubernur yang menginginkan untuk digunakannya Perbup dalam penetapan APBD 2017. Karena dinilai menyalahi aturan yang ada.
“Ini pertanyaan mau minta klarifikasi, dan saya bisa memahami kondisi psikologis kenapa lahir pertanyaan ini. Dimana DPRD ada kenapa tidak dilibatkan dalam penetapan APBD,” kata Thomas saat rapat koordinasi antara DPRD Mimika dan Pemda Mimika di aula pertemuan DPRD Mimika, Selasa (5/9/17).
Kata dia, dengan tidak dilibatkannya DPRD Mimika dalam penetapan APBD 2017 mengakibatkan muncul protes dan konspirasi politik sehingga membuat Bupati mengambil langkah penetapan APBD Mimika Tahun Anggaran 2017 melalui Peraturan Bupati.
Lanjut Dia, sebenarnya masalah ini telah diketahui dan apabila mengacu pada Aturan tentang Keuangan Daerah, langkah ini sudah keluar dari konsep. Adalah hal yang wajar DPRD Mimika menanyakan dimana Pemerintah Pusat karena seperti membiarkan peristiwa ini terjadi.
Selaku pejabat dilingkungan Kemendagri, dirinya juga menyayangkan kenapa Dirjen Keuangan Daerah mengeluarkan regulasi tersebut.
“Apa yang sudah terjadi di Mimika ini, menjadi bahan introspeksi dan pembelajaran diri. Dan mengenai hal tersebut, Dirjen Otda sempat marah, kenapa Dirjen Keuangan mengambil langkah lain. Jadi ini terjadi miskomunikasi. Sehingga sekarang ini kita turun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada,”ujarnya.
Ia menambahkan, sebenarnya sistim politik di Indonesia mempengaruhi proses birokrasi. Contoh nyata Sekda Ausilius You jadi korban terkait masalah ini. Peristiwa ini terjadi karena ada praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang keliru.
“Seperti menonjobkan Sekda Ausilius You, itu kesalahan prosedur. Dan kami menyurat ke Bupati, untuk mengaktifkan kembali Ausilius You sebagai Sekda definitif,”tegasnya.
Kata dia, sebagai bentuk ketegasan bahwa menonaktifkan Ausilius You sebagai Sekda, pada saat Pak Alfred Douw bersama dua kepala dinas datang ke Kemendagri, dirinya mengatakan bahwa Sekda Mimika masih Ausilius You bukan Bapak (Alfred Douw, red).
“Politik sangat menggangu dan memperparah kondisi di Mimika. Dan yang jadi korban adalah rakyat,” ujarnya (mjo/SP)
Tinggalkan Balasan