Telkomsel Diminta Bertanggung jawab Ganti Kuota Data Masyarakat Selama Pemblokiran

Rabu, 04 Sep 2019 21:36 WIT
Saleh Alhamid

TIMIKA | Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Saleh Alhamid dengan tegas meminta PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) untuk mengganti kuota data internet kepada pelanggan selama pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah pusat sejak tanggal 19 Agustus 2019, dan rencananya akan diaktifkan kembali pada 5 September.

Seperti diketahui, kata Saleh penggunaan  jasa Telkomsel khususnya untuk data internet biasanya menggunakan batas waktu penggunaan sesuai dengan tarif yang dibayarkan. 

Ia mencontohkan penggunaan WiFi harus dibayarkan tepat waktu di PT Telkom.

Sementara selama masa pemblokiran internet oleh pemerintah pusat, tentu ada masyarakat pengguna jasa yang mungkin saja masih memiliki kuota data internet dan batas waktu penggunaannya telah habis. 

"Tanggung jawab Telkomsel untuk mengganti itu, jangan membebani kepada pengguna jasa. Jangan lagi punya alasan lain karena ini negara punya keputusan," kata Saleh saat diwawancara seputarpapua.com melalui telepon selulernya, Rabu (4/9).

Saleh yang saat ini tengah berada di Kota Jayapura mengatakan, semua yang berkaitan dengan kuota internet harus dinormalisasi kembali, dan Telkomsel tidak diperbolehkan menekan nasabahnya dengan membuat tagihan pembayaran khususnya pengguna kartu pasca bayar yang tidak sesuai dengan penggunaan selama pemblokiran.

"Tidak bisa Telkomsel mau menekan nasabahnya, terus pembayaran itu sesuai tidak dengan kuotanya. Sekarang bagaimana tanggung jawab Telkomsel kepada nasabah," kata Saleh.

"Telkomsel harus berani mengambil keputusan dan meminta kepada pemerintah bahwa pengguna jasa harus dilayani, sehingga hal seperti ini sudah harus dibuka kembali," jelas Saleh.

Saleh menuturkan, pemblokiran internet di Papua yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai baik demi menepis penyebaran hoax atau berita bohong.

Tetapi disisi lain, hal tersebut juga merugikan yang mana ada pandangan secara internasional bahwa di Papua tengah terjadi gawat darurat, seolah-olah sedang ada Kejadian Luar Biasa (KLB). 

"Pemutusan sebuah hal seperti ini syaratnya KLB, bukan biasa-biasa saja, kalau biasa saja itu satu atau dua hari. Kalau ini standarnya sudah luar biasa," tuturnya.

Ia menambahkan, situasi di kota Jayapura saat ini sudah kembali kondusif pasca unjuk rasa berakhir rusuh beberapa waktu lalu. Rencana demo yang akan digelar pada tanggal 3 September juga dibatalkan. 

Pemblokiran ini juga menjadi hambatan pekerjaan  di institusi pemerintah, dalam hal pelaporan yang mana semuanya tentu membutuhkan internet.

"Kemudian hampir beberapa pejabat semua sudah  bicara soal ini, Gubernur bahkan Menkopolhukam, bahkan banyak aktifis mengatakan ini pelanggaran HAM," tambah Saleh.

Reporter : Anya Fatma
Editor: Aditra

 

Kategori:
Bagikan