Forkopimda Kembali Mediasi Permasalahan Tanah di Sembilan Titik

Rabu, 11 Sep 2019 09:43 WIT
PERTEMUAN | Suasana mediasi di salah satu hotel di Jalan Cenderawasih, Timika. (Foto : Anya Fatma/SP)

TIMIKA | Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali melakukan mediasi untuk membahas penyelesaian permasalahan tanah di sembilan titik. 

Mediasi dilakukan di Ruang pertemuan salah satu hotel di Jalan Cenderawasih, Timika, Papua, Selasa (9/9).

Pertemuan ini bertujuan untuk menghindari rencana aksi pemalangan di sembilan titik tanah dan fasilitas umum di Kabupaten Mimika.

Sembilan titik tanah dimaksud diantaranya, SMA N 1 Mimika, SD Negeri Sempan Barat SP 1, Perumahan DPRD Mimika, Pelabuhan PPI Poumako, SMP Negeri 7 Batas Kota, Kantor Pemadam Kebakaran, Kantor BKD di SP 5, belakang Jalan Baru dan Kantor Perpustakaan.

Pertemuan dipimpin langsung Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, Ketua Pengadilan Sonny Alfian,  Kasdim 1710 Mimika Mayor Info Yahya Ginting, Wakapolres Mimika Kompol I Nyoman Punia dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Frits Humbore.

Tidak hanya dihadiri masyarakat yang mengklaim tanah tersebut, pertemuan ini juga dihadiri Anggota DPRD Mimika Markus Timang dan E. Ohee.

Hendrik Willem Deda, menyampaikan, Pemerintah Daerah dinilai bersikap 'sok tau' dalam permasalahan ini. 

Ia mempertanyakan sistem apa yang sebenarnya digunakan di Mimika dalam penyelesaian masalah tanah.

"Sistemnya adalah sistem pendaftaran negatif, uang negara harus dipertanggungjawabkan jangan menjebak kami untuk dipenjarakan. Rp. 1,5 M untuk orang Kamoro namun masih ada yang harus diselesaikan," jelas Deda.

Dijelaskan, sistem negatif yang dimaksud ialah sewaktu - waktu bisa dituntut kembali karena transaksi diselesaikan berdasarkan sistem mufakat.

"Di sana ada hak ulayat, ini uang negara dan jangan sampai salah membayar," ujarnya.

Habel Magal salah satu pemilik tanah juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk segera membayar tanah tersebut.

"Saya yang punya tanah Amungme Kamoro, uang ada maka pemerintah bayar saja. Kita bosan, kalau uang tidak ada bilang saja biar bangunan kita tarik kembali. Bilang saja bila tidak mau membayar," jelas Habel.

Menanggapi pernyataan tersebut dan sejumlah masyarakat lainnya, Frits Humbore mengatakan, pihaknya bukan ingin menolak masyarakat untuk dilakukan pembayar atas tanah-tanah tersebut.

Akan tetapi, ada hal yang perlu dibicarakan kemudian dengan wakil bupati agar tidak lagi terjadi kesalahan pembayaran seperti yang terjadi di tahun 2013 lalu.

"Setelah ini kita akan ketemu wakil bupati agar dipelajari dulu persoalannya seperti bagaimana. Kita akan lihat masalah-masalah yang terjadi sebelumnya seperti apa," katanya.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, rencana unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat menurutnya bukanlah solusi.

Ia mengaku belum mengetahui secara jelas permasalahan tersebut.

"Saya tidak tau persis masalah ini namun saya akan pelajari, apakah sebagai pemilik tanah, pemilik hak ulayat atau hanya ikut - ikut seperti mafia tanah. Yang bapak ibu mau uang bukan? Kalau uang maka kita bicarakan," jelas Rettob yang baru menjabat wakil bupati dua hari itu.

Menurutnya, semua yang dilakukan ada mekanisme, proses dan prosedur yang mana tidak bisa langsung dibayarkan pada waktu diminta oleh masyarakat.

Dikatakan, jika secara hukum tanah tersebut harus dibayarkan maka akan dibayar. Akan tetapi bila secara hukum tidak bisa dibayarkan berarti masyarakat harus bisa memahaminya.

"Kami tidak ingin ada masalah di Kabupaten Mimika tapi kita mau bangun Mimika dengan baik agar tidak ketinggalan dengan daerah lain," katanya.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan, permasalahan ini bukanlah hal yang mudah dan ada konsekuensi hukum. Sehingga ia meminta agar bisa diselesaikan dengan tenang.

"Pertemuan ini akan kita lanjutkan pada 14 hari ke depan (tanggal 25 September 2019) untuk memberikan waktu kepada wakil bupati beserta kepala dinas melakukan pengkajian terkait masalah ini dan mediasi selanjutnya mohon menunggu undangan kami," katanya.

Reporter: Anya Fatma
Editor: Aditra

 

 

Kategori:
Bagikan