Dua Fraksi di DPRD Soroti Pengguna Dana Hibah oleh Pemkab Mimika

Rabu, 11 Sep 2019 16:35 WIT
FRAKSI | Gerson Harol Imbir dari Fraksi Bulan Bintang saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Dua fraksi di DPRD Mimika, yakni Fraksi Amanat Hati Rakyat dan Fraksi Bulan Bintang (FBB) menyoroti penggunaan dana hibah yang digunakan oleh Pemkab Mimika pada tahun anggaran 2018. 

Penyampaian ini disampaikan pada Rapat Paripurna tentangan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD pada Raperda Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (PP APBD) tahun anggaran 2018, Rabu (11/9) di Kantor DPRD Mimika.

Seperti Fraksi Amanat Hati Rakyat yang dibacakan oleh legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eliaser Ohee. 

Fraksi ini menyoroti dan merekomendasikan beberapa masalah untuk menjadi catatan penting, agar kedepannya tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Salah satu yang menjadi catatan penting adalah penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos),” kata Ohee.

Kata dia, banyak dana hibah yang diberikan, namun Pemkab Mimika tidak dapat melakukan evaluasi kesesuain atas penggunaan dan belanja hibah. 

Seperti belanja bansos dan belanja tidak terduga sebesar Rp32.382.340.000.

“Rincian dari jumlah tersebut, yakni belanja hibah sebesar Rp10. 833. 340. 000, belanja bansos sebesar Rp16.049.000.000, dan belanja tidak terduga sebesar Rp5.500.000.000,” terangnya.

Ia menjelaskan, tidak dapat melakukan evaluasi kesesuaian atas penggunaan belanja dana hibah tersebut disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, Pemkab Mimika belum menetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD Mimika.

Kedua, bupati menyetujui pemberian hibah dan bansos kepada penerima yang belum dicantumkan dalam SK Bupati, tentang penerima hibah dan bansos. 

Selain itu, Kepala BPKAD belum melaporkan realisasi hibah kepada instansi vertikal tahun anggaran 2018.

Ditambah lagi, bendahara pengeluaran PPKD dan OPD teknis terkait belum sepenuhnya memahami ketentuan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansis yang bersumber dari APBD. Dan penerima dana hibah, bansos dan belanja tidak terduga belum mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima.

“Oleh itu Fraksi Amanat Hati Rakyat merekomendasi agar nupati dan jajarannya harus mengikuti rekomendasi BPK. Yang sudah disampaikan dalam laporan keuangan,” jelasnya.

Sementara Gerson Harol Imbir dari Fraksi Bulan Bintang mengatakan, terkait dengan penggunaan dana hibah, bupati dan wakil bupati harus mengontrol penggunaan dana hibah secara baik dan benar. Sehingga tidak menjadi temuan yang berdampak pada hukum di kemudian hari.

“FBB memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan oleh Pemkab Mimika harus sebanding lurus dengan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika,” katanya.

Reporter: Mujiono
Editor: Aditra

 

Kategori:
Bagikan