Polres Mimika Serahkan Berkas Kasus Dugaan Korupsi Bappeda ke Kejaksaan

Rabu, 11 Sep 2019 18:09 WIT
Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto

TIMIKA | Penyidik Polres Mimika telah menyerahkan berkas (tahap I) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, terkait kasus dugaan korupsi pada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Mimika, perihal monitoring dan evaluasi (monev).

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan, walaupun saat ini pihaknya tengah dihadapkan dengan situasi keamanan di Papua, khususnya di Mimika yang sedemikian rupa. Namun tidak mengurangi pelayanan dan penanganan kasus yang lainnya.

“Semua ‘so must go on’ (jalan terus) mas, penanganan kasus yang lainnya,” kata Kapolres di Kantor DPRD Mimika, Rabu (11/9).

Kata dia, semua pelayanan dan penanganan kasus di Mimika tetap berjalan. Disamping melaksanakan kegiatan yang sifatnya insidentil, yang rutin juga dilaksanakan.

Sementara untuk pidana khusus, dalam hal ini dugaan kasus korupsi pada Bappeda Mimika. Sebagaimana kebijakan dari Presiden Joko Widodo, belum diperbolehkan sampai masuk pada tahap dakwaan penuntutan.

Namun demikian, untuk perkembangan kasus dugaan korupsi tersebut sudah masuk tahap I. Berkasnya sedang diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

“Kami masih tunggu, apakah berkas tersebut dinyatakan lengkap atau masih P19 (berkas belum lengkap),” ujarnya. 

Kata Kapolres, untuk masalah pemberkasan kasus ini bisa bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan atau sebaliknya.

Namun diharapkan, berkas yang disampaikan itu dinyatakan lengkap, sehingga bisa berlanjut ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti.

“Saya harap penyelesaian berkas secepatnya dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Dan untuk tersangka masih empat orang,” katanya.

Perlu diketahui, monev di Bappeda Mimika yang sekarang ini ditangani Polres Mimika, merupakan kegiatan  tahun anggaran 2016-2017, dengan anggaran kurang lebih Rp2 miliar. 

Kegiatan ini untuk melakukan monev terhadap proyek-proyek fisik dan non fisik di 18 distrik di Kabupaten Mimika. Namun, pada pelaksanaan di lapangan, kegiatan tersebut hanya dilakukan di wilayah Distrik Mimika Baru (dalam lingkungan kota Timika).

Sementara untuk kerugian negara dalam kasus ini, ditaksir mencapai Rp1 miliar lebih. Besaran ini berdasarkan hasil audit atau pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua.

Pada kasus ini, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kepala Bappeda SM, bendahara kegiatan, dan PPTK.

Reporter: Mujiono
Editor: Aditra

 

Kategori:
Bagikan