Ombudsman Sebut Pemblokiran Internet di Papua Diskriminatif

Rabu, 11 Sep 2019 18:15 WIT
Ilustrasi

JAYAPURA | Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua di Jayapura, Iwanggin Sabar Olif menilai pemerintah pusat telah berlaku diskriminatif terhadap orang Papua dalam hal pemblokiran internet selama tiga minggu.

Ombudsman Papua menyebut pemutusan akses layanan data internet dalam waktu cukup lama dengan alasan menghindari berita hoax dan provokatif sangat tidak adil.

"Jangan jaringan data internetnya yang diblokir, tetapi konten yang dianggap hoax atau provokatif yang diblokir," kata Sabar Iwanggin di Jayapura, Rabu (11/9). 

Menurut dia, jaringan internet merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diberikan secara maksimal. Pemblokiran tidak harus terlalu lama dan mestinya pada konten-konten tertentu saja bukan secara keseluruhan.

"Inikan kelihatan ada diskiminatif terhadap orang Papua dalam hal pelayanan publik khususnya jaringan data internet," ujar Iwanggin.

Padahal, tambah dia, internet sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di era digital saat ini.

"Kita semua ketergantungan dengan jaringan data internet, mulai dari pendidikan, dunia perbankan, usaha, gojek, grab di Papua semua susah tidak bisa kerja karena tidak ada jaringan internet," katanya. 

Sabar juga mempertanyakan apakah paket data internet yang dibeli masyarakat dan terbuang percuma padahal tidak terpakai itu bisa diganti atau tidak.

"Paket yang dia beli untuk satu bulan tiba-tiba habis, siapa yang bertanggungjawab, saya pikir harus ada kompensasi, negara harus menghargai dan menghormati rakyatnya," kata dia.

Menurutnya, sebuah negara hadir karena ada komitmen dari rakyat, untuk itu negara dan pemerintah harus memberikan pelayanan maksimal kepada warganya.

Salah satu driver grab di Jayapura, Leonardus, mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang telah meniadakan internet di Jayapura. Padahal pekerjaannya sebagai driver grab mengandalkan internet untuk mendapatkan orderan.

"Otomatis saya tidak mendapatkan uang karena tidak ada orderan, semua bergantung pada internet," tambah Leo.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebutkan pemerintah secara bertahap membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat Rabu (4/9), pukul 23.00 WIT.

Hal itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan, serta mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.


Sumber: Antara
Editor: Sevianto

 

Kategori:
Bagikan