TIMIKA | Sebanyak 87 anak yang berasal dari pedalaman Kabupaten Mimika terancam putus sekolah, karena Asrama Sentra Pendidikan yang dijadikan tempat untuk bernaung belum bisa ditempati lagi.
87 anak ini merupakan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Sentra Pendidikan, yang berada di Jalan Poros SP 5.
Kepala Sekolah SMA Sentra Pendidikan Yohanes Napan, mengatakan Asrama Sentra Pendidikan yang dibangun pemerintah berkapasitas sekitar 200 anak.
Asrama sekolah ini diprioritaskan bagi masyarakat 7 suku. Namun, mereka yang bisa menempati asrama diutamakan yang berasal dari pedalaman Mimika, baik dari wilayah pegunungan maupun pesisir.
Sementara bagi mereka yang tinggal di dekat sekolah maupun memiliki orang tua di Timika, pihak sekolah menyediakan bis antar jemput.
“Kami ambil (anak-anak) dari Potowaiburu, Tsinga, Agimuga, Manasari dan lainnya untuk tinggal di sini,” kata Yohanes ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/11/2022).
Sejak September 2022, kata Yohanes, puluhan anak ini tidak bisa menempati asmara, sehingga mereka tidak datang ke sekolah.
“Yang pasti 87 siswa yang tidak bisa lagi datang ke sekolah, itu semua siswa dari pedalaman,” ujar Yohanes.
Yohanes mengaku hingga kini belum mengetahui mengapa asrama tersebut belum bisa ditempati. Bahkan pihaknya tidak memegang kunci asrama.
Padahal pada tahun 2021, Asrama Sentra Pendidikan sempat digunakan untuk PON dan Pesparawi.
Namun menurut Yohanes, informasi yang dia dengar bahwa asrama belum bisa ditempati karena masih ada aset PON.
“Menurut saya itu alasan yang tidak masuk diakal. Sebelum aset PON masuk saya yang menandatangani (berita acara) asrama SMA untuk pemasangan semua aset, lalu KONI Provinsi bilang ke saya, pak, setelah kegiatan ini akan dilanjutkan dengan Pesparawi setelah itu barang ini menjadi milik asrama atau sekolah,” cerita Yones.
Menurut Yohanes, aset PON yang berada di asrama sudah dilakukan serahterima, yang ditandatangani pihak Direksi Sentra Pendidikan.
Sehingga jika ada yang mengatakan belum ada serahterima aset, Yohanes membantah hal itu.
“Kalau semua menyatakan belum ada serahterima itu bukan alasan, karena waktu serah terima aset, saya ada,” tutur Yohanes.
Yohanes kini tidak mempersoalkan soal aset PON yang ada di asrama, dia hanya ingin anak-anak ini bisa kembali menempati asrama sehingga bisa bersekolah lagi.
“Saya pikir itu bukan masalah. Yang menjadi masalah itu anak-anak masuk asrama atau tidak? Asetnya apa itu? Jika begitu silahkan bongkar dan bawa kembali ke KONI daerah atau bawa ke Dinas Pendidikan. Kami tidak perlu, yang penting anak-anak tujuh suku harus masuk asrama,” ujar Yohanes.
Terkait persoalan ini, Yohanes sudah mencoba berkomunikasi dengan berbagai pihak. Bahkan sudah ke Plt Bupati Johannes Rettob.
“Sudah coba bicara dengan Plt Bupati melalui WhatsApp. Beliau (Plt Bupati) minta jumlah siswa kemudian disuruh saya anggarkan untuk makan minum Oktober-Desember,” ungkap Yohanes.
Setelah berkomunikasi dengan Plt Bupati, Yohanes kemudian mengundang orang tua/ wali dari para siswa yang tinggal di asrama untuk mengadakan rapat.
Dalam rapat tersebut disampaikan jika Plt Bupati meminta dianggarkan untuk biaya makan dan minum siswa asrama.
Dalam rapat itu juga, Yohanes mengatakan pada Oktober anak-anak bisa kembali menempati asrama, namun hingga kini belum ada kejelasan kapan anak-anak ini bisa kembali menempati asrama.
“Sampai saya undang orang tua wali, datang dari kampung-kampung semua ikut rapat, karena dengar bahwa kita tinggal di asrama mulai Oktober. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” tutur Yohanes.
Yohanes meyakini hingga tahun 2022 ini, asrama tersebut belum bisa ditempati. Sebab, seminggu lagi akan memasuki ujian semester, dan dilanjutkan dengan libur.
“Jadi, saya yakin tidak akan ada anak-anak yang masuk asrama di 2022. Itu tidak mungkin, karena kami kan mau ujian minggu depan lalu libur Desember, jadi tidak mungkin. Jika Januari juga tidak, maka saya juga tidak bisa menjamin,” ungkap Yohanes.
Sebelumnya, para siswa asrama juga tidak lagi diberi jatah makan seperti biasanya oleh Pemkab Mimika. Hal ini terjadi sudah sejak Januari 2022. Tidak hanya makanan, namun juga operasional lainnya.
Alasannya, karena untuk pendidikan tingkat SMA sudah menjadi wewenang dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua, bukan lagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
Namun bagi Yohanes, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak membiayai anggaran makan siswa asrama.
“Januari 2022 operasional dan makan sudah tidak lagi untuk SMA. Itu katanya alasannya SMA sudah bergabung ke provinsi. Jika SMA dibiayai, maka itu disebut temuan akhirnya, saya bilang lembaga mana payung hukumnya, jelas Jokowi bilang dana Otsus itu membiayai pendidikan anak-anak Papua,” ujar Yohanes.
Terkait persoalan ini, Yohanes mengaku sudah berkomunikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Sebab, Kadis Pendidikan yang saat itu dijabat Jenni O Usmani mengatakan tidak bisa lagi dibiayai oleh Pemkab, karena nanti menjadi temuan.
“Saya ke Provinsi dan sampaikan mengenai keadaan anak-anak tujuh suku di SMA Sentra Pendidikan, mereka (provinsi) bilang ada petunjuk lagi untuk balik ke Kabupaten. Persoalan Januari 2022 kabupaten over ke provinsi, provinsi over ke Kabupaten, ini yang anak-anak susahnya disitu,” keluh Yohanes.
Setelah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Yohanes kemudian menyampaikan ke Sekretaris Dinas Pendidikan yang sebelumnya.
Yohanes sampaikan, jika untuk anggaran makan siswa asrama dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
Namun, dirinya diminta untuk berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemkab Mimika.
“Saya ketemu dengan Kabag Hukum, tapi mereka sampaikan pihaknya tidak bicara soal temuan jika membantu SMA Sentra Pendidikan,” katanya.
Yohanes juga menyampaikan menurut informasi nantinya Asrama tersebut akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk mengelola makan, minum dan operasional secara keseluruhan.
Hal tersebut menurut Yohanes merupakan langkah yang baik jika itu bisa terealisasi.
“Itu saya lebih setuju. Sehingga kami guru dan kepala sekolah itu fokus di KBM, saya setuju sekali itu, malah saya yang mengusulkan ke Plt, panggil pihak ke tiga urus semua CS yang urus pihak ketiga jangan libatkan kami biar enak,” ungkap Yohanes.
Kondisi anak-anak yang bersekolah di SMA Sentra Pendidikan saat ini membutuhkan perhatian. Pasalnya kata Yohanes, mereka harus berjuang untuk berangkat dari daerah asal di pedalaman untuk meraih cita-cita.
“Anak anak ini kalau saya mau jujur, dong makan saja susah, pertama datang tinggal dengan keluarga ada yang diusir entah alasannya apa. Akhirnya mereka pulang (tidak sekolah) yang paling banyak mengundurkan diri disini itu Kamoro. Kamoro itu hampir tidak ada sisa. Padahal kamoro mayoritas disini, sayang sekali tapi saya tidak tau bagaimana pengaturannya,” kata Yohanes.
Menurutnya, pemerintah harusnya bisa membantu, sebab sekolah dan asrama sudah digagas sejak dulu, dan semua bisa berjalan baik.
“Dulu semua berjalan baik, dianggarkan, dikelola oleh Dinas Pendidikan, jika dalam perjalanan ada temuan, ada korupsi itu ulah oknum, kenapa siswa menjadi menderita gara-gara korupsi, memangnya siswa atau guru atau kepala sekolah yang korupsi?,” tutur Yohanes.
Ia juga mengaku pada Bulan Juni sempat memenuhi panggilan Polda Papua untuk diperiksa, dan ditanyakan soal dugaan adanya korupsi di Sentra Pendidikan.
“Kalau ada tikus yang curi, bunuh saja tikusnya tapi jangan bakar lumbungnya. Kalau anak tujuh suku yang daerah ini tapi karena pindah (regulasi pendidikan) di provinsi lalu operasionalnya di Kabupaten tidak dikasih itu tidak mungkin. Apa yang salah untuk anak-anak tujuh suku tidak diasramakan?,” pungka Yohanes.
Pantauan Seputarpapua.com, SMA Sentra Pendidikan memiliki 3 gedung asrama. 2 asrama putra dan 1 asrama putri. Semua masih dalam kondisi yang layak. Ada beberapa jendela yang terlihat terbuka, namun dilindungi dengan trali besi.
Masing-masing kamar terdapat dua tempat tidur bertingkat, dilengkapi AC. Kamar-kamar ini sempat ditempati oleh peserta PON dan Pesparawi.
Tinggalkan Balasan