JAKARTA | Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia mendukung Pemerintah menurunkan angka Prevalensi anak Kerdil (Stunting).
Hal ini dilakukan melalui perubahan perilaku orang tua atau pengasuh balita tentang pemberian makanan pada bayi dan anak.
Pemerintah Indonesia sendiri saat ini terus berupaya mencapai target penurunan angka prevalensi stunting sesuai dengan sasaran dalam rencana Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2023 sebesar 19% pada akhir 2024 mendatang.
Salah satu upaya yang sangat penting ialah mendorong konvergensi program penanganan stunting di tingkat kabupten/kota dan desa prioritas.
Stunting atau lebih dikenal dengan sebutan kerdil merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronik, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. In terjadi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak jani hingga anak berusia 23 bulan.
Seorang anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada dibawah minus dua standar deviasi panjang anak seukurannya.
Dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013 menunjukkan 37,2% atau sekitar sembilan juta balita mengalami stunting. Sebanyak 228 Kabupaten/Kota memiliki stunting diatas 40% dan itu tergolong sangat tinggi.
Pada 2018, Riskesdas mencatat penurun prevalensi stunting pada Balita menjadi 30,8%. Namun, angka tersebut masih tergolong tinggi.
Juli 2017, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melakukan pertemuan tingkat menteri untuk menekankan pentingnya pencegahan stunting yang menggunakan pendekatan multisektor melalui konvergensi program di semua tingkatan.
Setelah itu wakil Presiden menetapkan lima pilar pencegahan stunting diantaranya, komitmen pada visi kepemimpinan tertinggi negara, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa. Berikutnya gizi dan ketahanan pangan dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi.
Untuk mempercepat pencegahan stunting, Pemerintah juga menetapkan tiga prioritas, yaitu Prioritas wilayah yang mana terus ditingkatkan setiap tahunnya sejak tahun 2018 ditetapkan 100 wilayah, di tahun 2019 dinaikkan menjadi 160 wilayah, tahun 2020 nanti akan menjadi 260 wilayah dan hingga 2024 nanti akan diperluas ke seluruh Kabupaten/kota di Indonesia.
Berikutnya ialah sasaran prioritas yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-23 bulan atau pada 1000 HPK. Kemudian setelah kedua prioritas tersebut, akan dilakukan Intervensi prioritas yang terdiri atas intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi spesifik.
Untuk mendukung upaya tersebut, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Mendorong Konvegensi Program Percepatan Pencegahan Anak Kercil (stunting) di wilayah prioritas yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 1 – 4 Oktober 2019 yang diikuti oleh Kepala daerah, pimpinan OPD terkait dari 105 Kabupaten/kota prioritas.
Dari pertemuan tersebut, diharapkan para pimpinan daerah memahami arti penting mencegah permasalahan stunting di wilayahnya masing-masing melalui pendekatan konvergensi program hingga ke tingkat desa.
Para pimpinan OPD di kabupaten/ kota memahami berbagai model intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam percepatan pencegahan stunting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pimpinan OPD juga digarapkan bisa memahami mekanisme dan cara pemetaan program serta menyusun rencana tindak lanjut untuk percepatan pencegahan stunting di setiap kabupaten/ kota yang melibatkan multisector dan dilakukan di semua tingkatan.
Pejabat Pemerintah Kabupaten Mimika saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Mendorong Konvegensi Program Percepatan Pencegahan Anak Kercil (stunting) di Hotel Borobudur, Jakarta (Foto: Istimewa)
Dalam rapat tersebut, juga dilakukan tukar pengalaman pelaksanaan berbagai intervensi pencegahan stunting oleh para mitra pendukung pembangunan diantaranya, GAIN, Bank Dunia, Plan Internasional dan sektor swasta.
Keterlibatan aktor non pemerintah ini sejalan dengan mandat Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting untuk menguatkan kemitraan dengan berbagai pihak.
GAIN sendiri merupakan yayasan yang berbasis di Swiss yang diluncurkan pertama kali di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2002 untuk mengatasi masalah nutrisi.
GAIN bekerjasama dengan Pemerintah, Sektor swasta dan masyarakat sipil dengan tujuan untuk mengubah sistem pangan agar makanan yang lebih bergizi dapat dijangkau semua orang, terutama kelompok yang paling rentan.
GAIN Indonesia mempresentasikan satu konsep pendampingan masyarakat dalam menciptakan perubahan perilaku orang tua atau pengasuh anak mengenai Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA).
Presentasi GAIN Indonesia di depan para Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan dari sejumlah provinsi di Indonesia itu mengenai “Emotional – Demonstrations Untuk Meningkatkan Perilaku Gizi.”
GAIN Indonesia telah mengimplementasikan program serupa di Jawa Timur dimana program tersebut dilakukan berdasarkan Nota Kesepakatan antar GAIN Indonesia dengan Direktorat Gizi Masyarakat dan Kementerian Kesehatan RI yang kemudian diimplementasikan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan lima Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Program Emo-Demo (Emotional – Demonstrations) ini menggugah para orang tua atau pengasuh anak untuk kreatif dalam menjalankan penyiapan makanan yang sesuai asupan gizi yang benar. Emo-Demo merupakan satu metode yang dihasilkan berdasarkan kolaborasi GAIN Internasional dengan London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).
Dari program pendampingan yang dilakukan GAIN di lima Kabupaten/kota di Jawa Timur menghasilkan beberapa keberhasilan seperti meningkatnya kesadaran ibu dan pengasuh Balita dalam pemberian makanan untuk anak. Meningkatnya pembarian ASI ekslusif untuk bayi 0 – 6 bulan. Meningkatnya pemberian ASI pada bayi sampai 2 tahun da yang terakhir meningkatnya konsumsi makanan kaya zat besi.
GAIN Indonesia ingin mendukung upaya pemerintah dalam upaya penurunan prevalensi stunting melalui berbagai program dan modul yang dapat diterapkan oleh semua Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dan kemitraan dengan pihak lainnya termasuk swasta.
Mimika menjadi salah satu kabupaten prioritas yang mana setelah mengikuti Rakornis tersebut, Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah menyatakan komitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan stunting di Mimika.
Upaya ini kata Bupati, dilakukan dengan konvergensi atau integrasi melalui beberapa kegiatan.
Dalam pernyataan yang diterima Seputarpapua.com, Bupati Mimika menyatakan akan melakukan pemetaan program, kegiatan dan sumber pembiayaan terkait percepatan pencegahan stunting hingga tingkat desa di daerah.
Bupati juga akan melakukan pertemuan dengan para pimpinan OPD, Kepala Distrik, kepala desa dan pihak terkait.
"Kami juga berkomitmen untuk melakukan pengumpulan dan publikasi data stunting serta program-program percepatan yang sudah dilakukan secara berkala dan menggunakan data sebagai dasar untuk melakukan perbaikan program," kata Bupati.
Adapun yang menjadi komitmen dan akan dilakukan di Mimika ialah menyusun kebijakan dan melaksanakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi untuk percepatan pencegahan stunting itu sendiri.
"Meningkatkan peran desa dalam melakukan konvergensi dalam percepatan pencegahan stunting," ujarnya.
Reporter: Anya Fatma
Editor: Misba Latuapo
Tinggalkan Balasan