Haris Azhar: Tata Kelola Negara Terhadap Papua Perlu Dipertanyakan

Haris Azhar: Tata Kelola Negara Terhadap Papua Perlu Dipertanyakan
Haris Azhar

TIMIKA | Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menyebut situasi di Papua dan Papua Barat belakangan ini sangat memprihatinkan dari sisi kemanusiaan. 
 
Berkaca pada serangkaian kerusuhan mengerikan di Bumi Cenderawasih, Haris menilai tindakan pengamanan harus benar-benar dilakukan tepat sasaran, rasional, dan profesional. 

Haris mengakui bahwa itu sulit dilakukan aparat dalam situasi demikian. Namun, "Apa boleh buat, itu harus diupayakan," kata Haris Azhar kepada Seputarpapua, Senin (7/10). 

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation ini juga memahami betul kecamuk pikiran dan hati para korban atas berbagai kasus kekerasan yang menimpa ribuan orang di Papua. Situasi ini rumit. 

"Ini adalah ujian serius pada negara dan utamanya pada konteks Papua. Papua salah urus selama ini," kata Haris yang juga mantan Koordinator KontraS. 

"Saya menyebut Papua, bukan sekedar orang Papua, tapi juga dalam artian wilayah. Dimana bukan saja orang asli Papua tapi juga banyak warga lain dari seluruh Indonesia, sejak lama keluar masuk tinggal kawin mawin di sana," sambung dia.  

Menurut Haris, glorifikasi etnis perlu direndahkan intonasinya. Ini soal tata kelola negara yang perlu dipertanyakan selama ini terhadap Papua. Ini pula soal tanggung jawab negara dengan rakyatnya. 

IKLAN-TENGAH-berita

Ia menyinggung mengapa sekarang ini berlaku identitas etnis ketika ada krisis kemanusiaan, padahal selama ini berbagai etnis tersebut hidup bersama. 

"Jawabannya adalah karena saling serang etnis ini jadi pelarian ketika salah satu pihak gagal mendapat jaminan keadilan, keamanan dengan prinsip non diskriminasi," katanya.

Haris berpendapat, pemerintah tidak harus terlalu gampang menuduh semua serangan berasal 'dari Orang Asli Papua' sebagai tindakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) atau sebaliknya.

"Karena disisi lain, ada juga serangan terhadap orang asli Papua, sipil, yang jelas-jelas bukan teridentifikasi OPM," kata dia. 

Selain peristiwa kemanusiaan akibat kerusuhan yang menewaskan lebih dari 30 warga sipil di Wamena, juga berbagai persoalan yang masih terkait masalah kemanusiaan seperti di Kabupaten Nduga. 

Relawan Pengungsi Nduga bahkan mencatat lebih dari 100 orang asli Papua dan belasan aparat TNI/Polri tewas dalam serangkaian konflik bersenjata di Nduga. 

Di samping itu, puluhan ribu orang asli Papua mengungsi dan nasibnya sangat memprihatinkan. Sebagian dari mereka tidak mendapat perhatian, berbeda dengan penanganan pengungsi di tempat lain di Papua. 

Menurut Haris, situasi ini semua saling terkait. Hari demi hari, di satu tempat dengan tempat lainnya. Ia berharap ini semua terpotret dengan baik, dilihat secara utuh.

"Kita jangan kontestasikan sebuah pilu dimana korban dilekatkan identitas tertentu; dengan sebuah peristiwa ditempat lain yang korban dengan identitas berbeda lagi," pungkas Haris. 

Reporter: Sevianto
Editor: Misba

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar