Sejarah Mimika: Kembalikan Kebanggaan Orang Amungme dan Kamoro

Sejarah Mimika: Kembalikan Kebanggaan Orang Amungme dan Kamoro
Allo Rafra. (Foto: Anya Fatma/SP)

TIMIKA | Masyarakat Amungme dan Kamoro mulanya sangat bangga setelah Mimika resmi berdiri sendiri dari Kabupaten Fakfak sejak 1996. Kabupaten Mimika kini telah berusia 23 tahun, apakah kedua suku asli Mimika tersebut semakin bangga?

Athanasius Allo Rafra, adalah salah satu dari pelaku sejarah dimulainya pemerintahan baru di Kabupaten Mimika. Ia tentu paham betul segala dinamika yang dihadapi hingga Mimika bisa berkembang saat ini dengan APBD yang fantastis, hampir menembus Rp4 triliun. 

"Mereka beranggapan bahwa kita (Mimika) sekarang jadi kabupaten, sama dengan kabupaten lain, ada kebanggan mereka waktu itu," kata Allo Rafra, birokrat kelahiran Mamur, Kabupaten Fakfak 19 Desember 1948.

Sekretaris Daerah Mimika pertama ini mengisahkan, masyarakat Amungme dan Kamoro ketika itu banyak berkontribusi dalam mendukung berjalannya pemerintahan. Mereka menerima kehadiran pemerintah dengan sangat baik. 

"Orang Kamoro dan Amungme, dua suku sebagai pemilik tanah wilayah ini senang. Masyarakat (dari luar) juga belum terlalu banyak masuk di Mimika waktu itu," kata Allo.

Ironisnya, ketika Mimika yang semakin berkembang utamanya dari sisi infrastruktur, justru banyak masyarakat asli daerah menjerit. Suara ketidak adilan, keberpihakan, terus terdengar dalam berbagai forum dan kesempatan. 

Untuk itu, kata Allo, pemerintah daerah harus mengembalikan kebanggan masyarakat Mimika khususnya Amungme dan Kamoro seperti dulu waktu awal pembentukan kabupaten. Mereka harus merasa memiliki dan turut merasakan kemajuan saat ini. 

“Sekarang, coba tanya orang Amungme dan Kamoro, apakah mereka bangga dengan Kabupaten Mimika saat ini,” kata Allo.

Menurut Allo, begitu banyak masalah di tengah masyarakat Mimika yang sulit diuraikan satu persatu. Ini belum tuntas diselesaikan pemerintah, hingga membuat hilangnya kebanggan masyarakat terhadap kabupaten mereka sendiri. 

“Pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat asli Amungme dan Kamoro di berbagai bidang. Banyak hal bisa dibuat untuk mereka, misalnya bagaimana menghimpun hasil alam mereka, memasarkan ke luar, apapun untuk kemandirian,” katanya. 

Masyarakat di Agimuga, katanya, biasanya menanam jeruk bali dan buah durian. Disamping itu, potensi alam yang begitu melimpah, namun nyatanya hingga kini belum dierdayakan dan membawa kemajuan bagi masyarakat asli Mimika. 

“Dengan banyak turun di kampung kita bisa lihat apa kebutuhan masyarakat di sana. Tidak bisa hanya berdiam diri di tempat dan tidak mengetahui kondisi masyarakat secara langsung,” tuturnya.

Salah satu hal paling sederhana, sebut Allo, yaitu potensi kelapa di wilayah pesiri pantai Mimika. Ini pun belum dimaksimalkan secara baik. Padahal, kebutuhan kelapa cukup besar yang justru banyak didatangkan dari luar daerah. 

“Dulu waktu saya Pejabat Bupati Mimika, saya sebar 125.000 bibit kelapa di daerah SP (satuan pemukiman), sampai sekarang saya tidak tahu kelapa itu menghasilkan atau tidak,” ungkap Allo yang menjabat Karateker Bupati Mimika 2007-2008. 

Allo mengingatkan, setiap dinas yang berurusan langsung dengan kemajuan ekonomi masyarakat harus bergerak. Tidak hanya membuat kebijakan, program, lalu tidak berjalan secara berkelanjutan. 

“Misalnya kenapa orang Mimika tidak dikasih ayam kampung, ajar mereka beternak. Dinas Peternakan jangan cuma duduk, dia datang ke kampung lalu ajarkan orang kampung ini piara ayam, bukan malah orang pendatang,” kata dia. 

Selain itu, katanya, Mama-mama Papua juga bisa diberikan keterampilan untuk membuat ukiran batik yang bermotif Mimika. Bagaimana motif orang gunug dan motif orang di daerah peisir pantai. Dengan begitu masyarakat bisa memiliki kesibukan.

“Kenapa kita pakai batik yang dibuat di Jawa sana yang kita sendiri tidak paham makna motifnya,” katanya kesal.

“Kenapa untuk PON kita bisa siapkan Rp300 miliar, untuk Pesparawi Rp100 miliar, kenapa untuk pemberdayaan untuk pemuda-pemuda kita tidak bisa bangun, kenapa,” sambung Allo. 

Ia juga mengingatkan, agar pengusaha-pengusaha yang datang dari luar daerah harus betul-betul memberdayakan masyarakat asli daerah. Jangan hanya membawa pulang keuntungan, tetapi tidak memberi kontribusi kepada masyarakat yang punya daerah. 

“Cobalah untuk menerima masyarakat asli untuk bekerja. Jangan dapat porsi pekerjaan besar kemudian dimakan sendiri,” sindirnya. 

Pemuda-pemudi Mimika, kata Allo, butuh keterampilan di berbagai bidang. Pemerintah pun tak kunjung merealisasi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Mimika. 

“Satu tahun misalnya Rp50 miliar itu sedikit (untuk melatih keterampilan) dibandingkan dengan anggaran lebih dari Rp3 triliun,” tutur Allo.

Menurutnya, tidak ada gunanya membangun jalan-jalan yang lebar dan gedung-gedung yang megah, kalau tidak ada kendaraan milik orang Papua lewat di jalan itu dan tidak ada orang Papua yang duduk di kursi-kursi pemerintahan. 

“Berapa orang Kamoro punya mobil, berapa orang Amungme punya mobil, saya tidak bilang yang lain, saya bilang dua suku ini yang punya tanah ini,” kata dia. 

Ia sekali lagi mengingatkan, bahwa para pejabat harus benar-benar bekerja dengan hati dan kejujuran. Jangan berfikir untuk diri sendiri, jangan berfikir mengerjakan sesuatu hanya untuk mendapat keuntungan 

“Jangan-jangan itu merupakan bagian orang lain yang diambil. Bagianmu adalah gajimu itu. Tapi kalau kamu berfikir mengambil bagian dari situ, itu salah,” pesan Allo. 

Di masa jabatan Allo sebagai Penjabat Bupati Mimika, pada desember 2008 sejumlah proyek yang harus dibayar namun tagihan belum masuk. Bertepatan dengan itu, terdapat penerimaan dari Freeport yang belum seluruhnya masuk kas daerah. 

“Jadi waktu itu kita dapat uang sangat banyak sekitar Rp800 miliar. Walaupun dipakai untuk membayar utang, masih akan ada sisa. Padahal waktu itu masih ada satu triwulan setoran dari Freeport belum masuk,” katanya. 

Ada depotiso kas daerah karena anggaran tidak terpakai habis. Adapun kas daerah yang dideposito di Bank Mandiri sebesar Rp200 miliar dan di Bank Papua sebesar Rp100 miliar. 

“Kalau saya berfikir untuk dapat bagian dari apa yang saya buat, saya sudah jadi orang kaya. Waktu saya meninggalkan Mimika tahun 2008, ada anggaran hampir Rp1 triliun di kas daerah. Tapi saya tidak pernah berfikir untuk itu, yang saya dapat hanya yang menjadi hak saya,” ungkapnya.

Reporter : Anya Fatma
Editor: Sevianto

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar