JAKARTA | Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dinilai berhasil membumikan visi Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan di periode pertama.
Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Nanang Suryana, di Jakarta, Sabtu (19/10) mengatakan, kinerja Hadi yang sangat positif dalam menjaga stabilitas keamanan, tetap dibutuhkan Presiden Jokowi di pemerintahannya yang kedua.
"Dan yang lebih penting, Hadi Tjahjanto memiliki chemistry'dengan Presiden Joko Widodo'. Prasyarat yang sangat dibutuhkan guna membumikan visi Presiden," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga menilai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga berhasil memerankan secara baik perannya sebagai Panglima TNI.
Dia mencontohkan, dalam dinamika politik selama satu tahun terakhir, Panglima TNI berhasil menjaga netralitas TNI sembari membangun relasi yang konstruktif dengan Polri.
Karena itu dia menilai dalam konteks politik kenegaraan, posisi TNI dan Polri yang seperti itu sangat membantu Presiden menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri.
Nanang menyebutkan, beberapa kebijakan yang diambil Hadi Tjahjanto menunjukan keberhasilannya dalam membawa TNI kepada khitahnya sebagai alat pertahanan negara.
Dia juga mengomentari bahwa secara kelembagaan, tantangan yang dihadapi TNI di tahun politik bukan hanya datang dari luar namun datang dari keluarga besar seperti beberapa purnawirawan yang terjun ke politik praktis dan tidak jarang seolah-olah berupaya menarik-narik TNI ke dalam pusaran politik praktis.
Sementara itu, mantan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan, selama kepemimpinan Hadi, penyerapan anggaran TNI mengalami peningkatan dari periode kepemimpinan sebelumnya.
Bahkan, anggota Komisi I DPR periode 2014-2019 ini berani memberikan angka 8 untuk Hadi terkait kinerjanya yang mampu memaksimalkan penyerapan anggaran di TNI.
Hal itu juga sudah dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau dari situ, saya bisa kasih nilai delapan untuk Panglima Hadi," kata Abdul Kharis.
Terkait kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu lalu, Abdul Kharis menilai, itu merupakan kewengan Kepolisian bukan kewenangan TNI dalam menjaga ketertiban.
Bahkan, kata politisi PKS itu, pemerintah juga sudah menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Papua dan beberapa tempat lainnya merupakan gangguan kriminal, bukan soal kedaulatan sehingga TNI tidak bisa disalahkan atas terjadinya gangguan keamanan di sejumlah daerah.
Sumber: Antara
Editor: Misba
Tinggalkan Balasan