Anggota DPRD Tuntut Hak, Bupati Eltinus: Tidak Kerja Kok Tuntut Hak

Jumat, 01 Nov 2019 16:54 WIT
Eltinus Omaleng

TIMIKA | Diakhir masa jabatannya, anggota DPRD Mimika, Provinsi Papua menuntut pemkab setempat membayar hak-hak mereka selama 18 bulan.

Namun, tuntutan tersebut dipertanyakan kembali oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng. 

Menurutnya, selama para anggota DPRD tidak melaksanakan tugasnya, maka dengan sendiri mereka tidak memiliki hak karena tidak bekerja.

"Kalau saya, selama mereka tidak aktif, mereka tidak boleh menerima hak, karena mereka tidak kerja. Hak apa yang mereka harus tuntut? Saya tidak mengerti," katanya di Pendopo Rumah Negara, SP 3, Timika, Jumat (1/11).

Bupati Eltinus menyebutkan, hak-hak yang dituntut tersebut telah digabungkan dalam honor yang telah diterima oleh anggota DPRD Mimika. Untuk itu, bupati kembali mempertanyakan para anggota dewan menuntut hak yang mana lagi.

"Jadi kalau mereka bilang hak, hak-hak yang mana? Kan sudah selesai," 

"Jadi mereka mau jalan keluar kita tambah di hak-haknya, anggarkan terus. Mau ke Jakarta ke Jayapura kita selalu kasih mereka, hak apa lagi?" Ungkap Bupati.

Dijelaskan, selama proses hukum terkait SK berjalan, secara otomatis para anggota dewan tersebut tidak bekerja karena memang belum dilantik.

Sementara itu, terkait permintaan anggota dewan yang mengharapkan ada pakar hukum yang menjelaskan terkait aturan masa jabatan anggota legislatif, Omaleng mengatakan silahkan saja. 

"Kami tidak tahu karena mereka tuntut harus orang hukum yang jelaskan ke pak Bupati jadi kami tidak tahu orang hukum yang mana," tutur Bupati.

Untuk diketahui, SK 35 anggota DPRD  Mimika terpilih pada periode 2014-2019 sempat terjadi polemik sehingga berujung pada proses hukum di PTUN. Proses hukum tersebut makan waktu hingga 18 bulan atau 1,5 tahun. Anggota yang duduk saat ini baru dilantik pada 24 November 2015.

 

Reporter: Anya Fatma
Editor: Batt

 

Kategori:
Bagikan