TIMIKA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan akan berkunjung ke Timika. Untuk 'menjamu, lembaga yang ditakuti itu delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Mimika, Provinsi Papua melakukan pertamuan.
Pj Sekda Mimika Marthen Paiding di Timika, Senin (4/11) mengatakan, delapan OPD tersebut akan menjadi sasaran kunjungan KPK.
"Tadi delapan OPD sudah lakukan pertemuan membahas persiapan sebelum KPK turun,"kata Sekda.
Delapan OPD yang dimaksud kata Marthen yakni Bagian hukum, Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bapenda, Badan Kepegawaian, bagian Orientasi Organisasi Tata Laksana Daerah (Ortal) .
Kehadiran KPK di Timika berkaitan dengan aset daerah yang masih dikuasai pihak ketiga dan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) melalui pajak di Bapenda.
Berkaitan dengan aset dikatakan Marthen, saat ini pihaknya sudah menarik
10 kendaraan dinas dari pihak ketiga, sementara lainnya termasuk aset Pemda Mimika yakni area lahan Pelabuhan Perikanan (PPI) dan Pelabuhan Utama Poumako diserahkan ke pihak berwajib.
"Kita akan kerja sama dengan kejaksaan dan berurusan dengan KPK untuk melakukan proses hukum sehinnga bisa jelas statusnya," kata Marthen.
Sedanhkan untuk mengontrol pendapatan pajak 10 persen akan dipasang alat khusus di restoran dan hotel.
"Salah satunya itu akan dipasang alat di Restoran dan Hotel untuk memantau sehingga jika transaksi dilakukan pada hotel dan restoran masing-masing akan terlihat berapa yang akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui pajaknya 10 persen," jelas Sekda.
Kemudian mengenai pengadaan barang dan jasa itu terkait dengan terbentuknya unit layanan e-Badgeting dan e-Planing apakah sudah independen ataukah tidak sebab ditahun 2020 mendatang akan diterapkan.
"Karena pada tahun 2020 mendatang untuk perencanaan APBD sudah menggunakan e-Badgeting dan e-Planing," ujarnya.
Reporter: Hadija Laisouw
Editor: Misba
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis