Dugaan Korupsi di Bappeda Mimika Negara Dirugikan Rp1,6 Miliar

Jumat, 08 Nov 2019 18:47 WIT
KORUPSI | Satreskrim Polres Mimika merilis dugaan kasus korupsi di Bappeda Mimika dengan tiga tersangka. (Foto: Sevianto/SP)

TIMIKA | Sebelum menyerahkan berkas tahap 2, barang bukti dan tersangka korupsi dana monitoring dan evaluasi di Bappeda Mimika  ke Kejaksaam Negeri Timika, Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Mimika membeberkan aksi yang dilakukan pelaku hingga merugikan negara Rp1,6 miliar.

Lewat konferensi pers yang digelar Jumat (8/11), Polres Mimika merilis nama dan menghadirkan tiga tersangka serta sejumlah uang tunai senilai Rp507 juta hasil sitaan dari tangan tersangka dan 207 barang bukti lainnya.

Tiga nama yang dirilis Polres Mimika yakni Simon Mote (mantan Kepala Bappeda) selaku penanggungjawab pengguna anggaran, Melianus Nicodemus Mirino selaku bendahara pengeluaran, dan Yunus Edoway selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP I Gusti Agung Ananta Pratama mengatakan, dugaan kasus korupsi pada Bappeda dengan menyeret tiga orang tersangka ini terkait dana monitoring dan evaluasi Bappeda Mimika dengan nilai anggaran Rp2,4 miliar dari APBD 2016.

“Namun dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua, kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp1,6 miliar,” kata Kasat Reskrim di Pusat Pelayanan Polres Mimika, Jumat.

Kata dia, Bappeda selaku instansi yang melakukan pengawasan terhadap semua program pembangunan yang direncanakan dalam APBD, setiap tahun anggaran melakukan monitoring meja dan lapangan untuk 18 distrik. Tujuannya, untuk mengetahui perkembangan dari pekerjaan.

Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai perencanaan dan lebih banyak kepada fiktif.

“Fiktif yang dimaksudkan, seperti memesan tiket pesawat, kapal, dan pelaksanaan kegiatan tidak ada. Sehingga ini bisa dikatakan dana siluman. Dan kami sudah memeriksa pihak maskapai dan kapal,” terangnya.

Selain itu, pada laporan hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dlaksanakan Bappeda Mimika pada tahun 2016, tidak dicantumkan realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi serta pertanggungjawaban penggunaan dan atas kegiatan tersebut tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Dimana terdapat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai (palsu). Atau kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi ada SPJ.

“Seharusnya monitoring lapangan dilakukan pada 18 distrik. Tapi hanya distrik di wilayah perkotaan, itupun tidak semuanya. Sementara untuk pesisir pantai dan pedalaman tidak dilakukan. Namun, dalam laporan semua sudah dilaksanakan,” jelas Kasat Reskrim.

Ditambah lagi, honor pelaksanaan kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 21 tahun 2014, terkait perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemkab Mimika. 

Pembayaran honor yang tidak ada dasar, yaitu kepada tim monitoring meja, tim entri, tim monitoring lapangan, dan honor kepada kepala distrik.

“PPTK melakukan pembayaran honor, transportasi, dan lumpsum berdasarkan perintah Kepala Bappeda, yang waktu itu dijabat oleh SM. Dari itu semua, maka kerugian negara atas kasus ini sebesar Rp1,6 miliar,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam pengungkapan kasus korupsi ini, pihaknya bekerja selama 2,5 tahun, mulai dari laporan informasi (LI), penyelidikan, penyidikan, sampai kepada penetapan tersangka dan penyerahan kepada kejaksaan.

Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka telah memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) Undang undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Subsidier, pasal 3 Undang undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan juncto pasal 55 KUHP. 

“Ini sebagai pembelajaran terhadap dinas lainnya, karena kasus korupsi ini menjadi atensi (perhatian) penegak hukum,” ungkapnya.

 

Reporter: Mujiono
Editor: Misba

 

Kategori:
Bagikan