Siswa Antre di Toilet Hambat KBM di Sekolah Ebenhaezer Timika

Selasa, 12 Nov 2019 15:59 WIT
Keterbatasan toilet di sekolah Ebenhaezer Timika membuat para siswa harus mengantre dan mengganggu KBM. (Foto: Hadija/SP)

TIMIKA | Kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan fasilitas toilet di sekolah rupanya bukan perkara sepeleh. Kondisi ini bahkan dapat menghambat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Masalah kebersihan toilet dialami sekolah swasta tiga atap (SD, SMP, SMA) yang dikelola Yayasan Pendidikan Kristen Ebenhaezer, berlokasi di Jalan Gorong-gorong, Kota Timika, Papua. 

Kepala SD Ebenhaezer Frits Padwa S.Pd yang ditemui Seputarpapua.com belum lama ini, mengakui rendahnya kesadaran menjaga kebersihan toilet di sekolah itu telah menghambat KBM. 

"Sekolah ini kan ada tiga lembaga didalamnya SD, SMP dan SMA sehingga dengan banyaknya siswa itu maka kurang kesadaran untuk menjaga kebersihan terutama toilet," katanya. 

Kondisi toilet di sekolah yang berdiri tahun 2000 tersebut memang memprihatinkan. Bangunan toilet tampak kumuh dan bau pesin yang menyengat. Belum lagi parit di sekitarnya mampet membuat genangan air. 

Para siswa yang menggunakan toilet pun harus mengantre mengingat pintu toilet rata-rata sudah rusak. Mereka bergantian masuk, ada yang menjaga pintu dari luar. 

Hari itu, tiga murid SD Ebenhaezer yakni Maria, Berlina dan Berdita juga sedang mengantre di depan toilet. "Jadi kalau mau buang air kecil, satu harus diluar jaga pintu karena pintunya rusak jadi tidak bisa dikunci dari dalam," kata Maria.

Tidak hanya soal kebersihan. Ketersediaan toilet di sekolah ini terbilang masih minim dibanding jumlah siswa. Untuk SD saja terdapat 500 murid. Belum lagi siswa SMP dan SMA.

 

alt text

Seorang guru di SD Ebenhaezer Timika memperlihatkan kondisi toilet. (Foto: Hadija/SP)

 

Sementara hanya terdapat sembilan toilet yang dapat difungsikan oleh seluruh siswa SD, SMP, hingga SMA. Tentu saja jumlah tersebut jauh dari cukup jika rasio toilet: satu toilet untuk 50 siswa. 

"Satu toilet klosetnya tersumbat, mungkin karena ada sampah besar yang masuk sehingga tersumbat dan tidak digunakan lagi," kata Frits. 

Kondisi demikian membuat para siswa harus mengantre di toilet meskipun pada saat proses KBM berlangsung. Para siswa membuang waktu percuma hanya untuk menunggu giliran memakai toilet. 

Terhadap kondisi tersebut, kata Frits, pihak sekolah khususnya di tingkat SD masih membutuhkan minimal tiga tambahan toilet. Belum lagi untuk SMP dan SMA. 

Tidak hanya itu, penggunaan toilet mesti dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, serta guru. Terutama untuk murid kelas lima dan kelas enam karena ada yang sudah mengalami masa menstruasi. 

"Karena pastinya mereka yang perempuan lebih lama menggunakan toilet apalagi yang sudah mengalami menstruasi. Kadang ada yang harus dibuang seperti pembalut dan mereka akan lebih lama menggunakan toilet," kata Frits. 

Terhadap masalah pengelolaan toilet tersebut, secara lisan pihak SD telah berkoordinasi dengan pimpinan dua lembaga lainnya yaitu SMP dan SMA yang berada satu atap di lingkungan Yayasan Ebenhaezer.

Yayasan Ebenhaezer merupakan salah satu sekolah yang akan mendapatkan bantuan dari UNICEF Tanah Papua-YP2KP untuk program sanitasi sekolah. Karena itu, pihak sekolah perlu memberikan pemahaman bagi siswanya untuk turut menjaga fasilitas yang ada nantinya.  

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Mimika Slamet Sutedjo mengatakan, pemerintah daerah melalui pemerintah di tingkat distrik, kelurahan, dan kampung/desa sebenarnya juga bisa ikut serta dalam membantu pembangunan fasilitas sekolah yang berada di lingkungan mereka. 

Dukungan seperti itu antaralain sudah dilakukan Pemerintah Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur, yang mengalokasikan Dana Desa untuk membangun toilet sekolah. 

"Bantuan seperti untuk program sanitasi pada sekolah-sekolah itu bisa melalui distrik, kelurahan, maupun kampung yang telah mengelola dana masing-masing," katanya. 

Lebih lanjut Slamet mengatakan, sesuai Permendagri terkait Dana Kelurahan itu antaralain bisa untuk mengakomodir dukungan ke sekolah-sekolah termasuk swasta. Walaupun tidak untuk semua sekolah namun bisa secara bertahap. 

"Nantinya kan disesuaikan dengan besaran anggaran yang diterima," katanya. 

Pemerintah distrik, tambah Slamet, diharapkan bisa mendampingi pemerintah kampung agar program-program yang dijalankan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

"Di distrik atau di lurah itu bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, sehingga apa yang masih bisa dieksekusi pada level itu bisa kita atasi," pungkasnya.


Reporter: Hadija Laisouw
Editor: Sev

 

 

 

Kategori:
Bagikan