TIMIKA | Kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat ini sedang hangat diperbincangkan meskipun realisasinya baru akan berjalan pada Januari 2020 mendatang.
Kenaikan iuran berlaku untuk tiga klas meski tidak semuanya mengalami kenaikan hingga 100 persen. Namun, sejumlah peserta di Papua mulai mengajukan permintaan penurunan klas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriyansyah mengatakan, pemerintah sudah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan saat ini sudah ada peserta yang meminta penurunan klas.
"Peserta sudah ada yang minta turun kelas dan itu boleh saja tinggal kita rubah saja datanya di sistem. Tapi saya belum tahu angka pastinya," katanya di Timika, Jumat (15/11).
Katanya, sebagian besar peserta meminta turun klas untuk menyesuaikan kemampuan keuangan.
Djamal menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 yang merupakan amanat Pemerintah tentang penyesuaian iuran.
"Perlu diketahui, iuran jika sesuai dengan ketentuan seharusnya naik setiap dua tahun sekali, tapi kan ini tidak pernah naik dan baru dinaikkan di tahun sekarang ini. Sedangkan biaya pelayanan kesehatan itu semakin besar," jelasnya.
Lanjutnya, kenaikan ini juga disesuaikan dengan penghitungan aktuaria (profesional yang bisa menghitung kelayakan antara biaya yang harusnya diterima dengan biaya yang dikeluarkan) yang mana biaya yang diterima adalah iuran dan biaya yang dikeluarkan adalah biaya pelayanan kesehatan.
Katanya, sebenarnya penyesuaian iuran yang disetujui oleh pemerintah yang tadinya dikatakan naik, belum disetujui 100 persen.
"Misal klas 1 itu naik dari 80 ribu ke 160 ribu. Menurut perhitungan Aktuaria seharusnya 270 ribu, tapi pemerintah menyetujui 160 ribu atau 52 persen. Kemudian, misal klas 2 juga sama dari 51 naik ke 110 ribu, itu sebenarnya tidak 110 ribu tapi diatas itu," jelas Djamal.
Reporter: Anya Fatma
Editor: Misba
Tinggalkan Balasan