Dukung Pemekaran Papua Tengah, Masyarakat Beri Catatan Untuk Pemerintah

Rabu, 20 Nov 2019 12:29 WIT
SOSIALISASI | Sosialisasi yang digelar di salah satu hotel di Jalan Yos Sudarso Timika. (Foto: Anya/SP)

TIMIKA | Pemekaran Provinsi Papua Tengah saat ini sedang diusahakan oleh tujuh Bupati termasuk Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Pemekaran ini juga tentu menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Untuk memfasilitasi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah juga tim pengkaji pemekaran provinsi Papua Tengah, Agus Anggaibak melakukan sosialisasi pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah di Timika. Sosialisasi digelar di salah satu hotel di Jalan Yos Sudarso Timika, Selasa (20/11).

Sosialisasi dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda. Wakil Bupati Mimika John Rettob juga hadir untuk membuka acara tersebut.

Tokoh Masyarakat, Pit Yanwarin mengatakan, untuk menghidupkan pemekaran ini, perlu dilakukan pemekaran terhadap dua kabupaten yakni Mimika Barat dan Mimika Timur.

"Yang belum adalah pembentukan satu kota madya untuk memenuhi kriteria provinsi," katanya.

Khusus untuk Provinsi Papua Tengah nantinya, pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi.

Regulasi dimaksud ialah terkait penerimaan Aparatur Sipil Negara dan juga pegawai-pegawai di sektor swasta. 

"Agar kedepan masyarakat asli Papua tidak kecewa dan masyarakat Nusantara tidak merasa dianaktirikan," tutur Yanwarin.

Lanjutnya, pemerintah juga harus menyiapkan regulasi tentang perlindungan terhadap pemilik hak Ulayat. Perlindungan terhadap orang asli Papua menyangkut hak asasi manusia, hak hidup juga perlu dibuat regulasi agar masyarakat merasa sebagai manusia yang dihargai.

Tokoh Kamoro, Marianus Maknaipeku mengatakan, pemerintah daerah harus selesaikan masalah batas wilayah Mimika dengan kabupaten tetangga Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya.

Sebelum pemekaran Provinsi Papua Tengah, sebaiknya juga diselesaikan Kabupaten Mimika Barat dan Mimika Timur. 

"Kita mau Mimika jadi ibu kota, tapi ada catatan yang harus diselesaikan," kata Marianus

Selanjutnya, Agus Anggaibak menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat menyetujui dan mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah.

"Kita semua setuju dan harus mendukung untuk Pemekaran Papua Tengah harus terjadi," katanya.

Menurutnya, kehadiran kota baru bukan merupakan keinginan pemerintah tetapi justru kebutuhan dan keinginan masyarakat. Untuk itu, jika masyarakat saat ini sudah siap menerima pemekaran, maka pemerintah juga wajib memberikan dukungan dan memfasilitasi.

"Kita harus tunjukkan bahwa Mimika tidak ada masalah, karena salah satu isu yang permasalahkan Mimika jadi ibu kota itu masalah karena isu konflik sosial," tuturnya.

Wakil Bupati Mimika John Rettob mengungkapkan, pembahasan tentang pemekaran provinsi Papua Tengah sudah tiga kali dilakukan mulai dengan pertemuan bersama pimpinan OPD Lingkup Pemkab Mimika, Forkopimda dan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat baik yang pro maupun kontra terhadap pemekaran.

"Jadi pembahasan itu ada yang sampaikan terkati topografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, wilayah hukum hingga situasi keamanan. Semua itu akan disampaikan ke tim untuk dikaji," jelasnya.

Ia mengaku, pemekaran ini tentu ada pihak-pihak yang menolak, namun ia berharap agar penolakan disampaikan dengan tidak membuat aksi-aksi yang berlebihan.

"Kita tau ada beberapa mahasiswa yang melakukan aksi untuk menolak pemekaran ini. Pesan saya kita diskusi dengan dingin, santai dan santun, supaya kita bisa cari solusi," kata John.

Menurutnya, yang dilakukan oleh pemerintah ialah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar semua pihak bisa bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Pemekaran Papua akan ada negatif tapi pasti ada positifnya. Negatif itu tergantung kita saja," ujarnya.

 

Reporter: Anya Fatma
Editor: Batt

 

Kategori:
Bagikan