Tim PPT: Papua Tengah Mengacu Pada Undang-undang No 45 Tahun 1999

Kamis, 21 Nov 2019 10:53 WIT
Tim Pemekaran Papua Tangah melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Rabu (20/11). (Foto: Ist/SP)

TIMIKA | Ketua Tim Pemekarann Papua Tengah (PPT) yang juga Bupati Nabire Isaias Douw mengatakan, perjuangan PPT saat ini berpatokan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

Pernyataan ini disampaikan Isaias ketika Tim PPT menyampaikan aspirasi ke Komisi II DPR RI, Rabu (20/11).

Ia mengatakan, jika ditahun 1999 disebut sebagai Irian Jaya Tengah, maka saat ini adalah Papua Tengah. 

Mengacu pada sejarah, PPT bukan hal baru, karena sebelumnya sudah ada karateker gubernur, kantor gubernur di Timika yang saat itu baru dimekarkan dari Kabupaten Fak-fak, namun karena terjadi gejolak sehingga proses PPT tertunda.

"Jadi Irian Jaya Tengah atau Papua Tengah sudah ada sejak lama dan kami berpatokan pada undang-undang nomor 45 tahun 1999," katanya.

Kepada Komisi II, Isaias juga mengatakan, PPT saat ini didukung tujuh kabupaten (Mepago), yakni, Mimika,Puncak, Intan Jaya, Nabire, Deiyai,Dogiyai dan Paniai.

Dalam proses perjuangan PPT ini ditambahkan Isaias, pihaknya tidak asal-asalah, namun melalui kajian dari berbagai aspek.

"Kami bekerjasama dengan UGM untuk melakukan kajian,"ujarnya.

Koordinator Tim PPT Bupati Puncak Wilem Wandik kepada Komisi II juga mengatakan bahwa, rakyat dari tujuh kabupaten menginginkan pemekaran Papua Tengah.

Dikatakan, perjuangan PPT ini bukan tanpa alasan. Beberapa bulan lalu, Papua bergejolak sehingga beberapa tokoh Papua menemui Presiden dan meminta pemekaran. Permintaan ini atas dasar wilayah geografis Papua dan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan.

Permintaan itu direspon Presiden dengan memberikan jawaban bahwa akan ada pemekaran dua provinsi di Papua, yakni Pegunungan Tengah dan Papua Selatan. Pernyataan ini kata Wilem Wandik disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Wamena.

"Kalau kita bergabung dengan pegunungan tengah secara geografis jauh sekali, kasihan masyarakat,"kata Wilem.

Demi kepentingan masyarakat dan melihat jangkauan tujuh kabupaten, maka tujuh bupati sepakat memperjuangkan Papua Tengah demi kesahteraan masyarakat.

"Kalau hanya bentuk dua provinsi, kami khawatir ini atas kekhawatiran sesuatu bukan melalui kajian,"ujarnya.

Presentasi singkat di Komisi II DPR RI ini disambut baik Ketua dan anggota.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, aspirasi sudah disampaikan dan prinsipnya Komisi II DPR memberi dukungan kepada Papua Tengah dengan ibukota Timika.

 

Reporter: Misba

Editor: Batt

 

 

Kategori:
Bagikan