Ketua DPRD Mimika Mengaku Menerima Surat Tembusan dari Kemendagri

Kamis, 21 Nov 2019 13:51 WIT
Ketua DPRD Mimika Elminus Mom

TIMIKA | Ketua DPRD Mimika Elminus Mom mengaku telah menerima surat tembusan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) terkait masa jabatan 35 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019.

Surat yang diterbitkan Kemendagri melalui Dirjen Otda bernomor 161.91/6347/Otda tentang penjelasan masa jabatan Anggota DPRD Mimika masa jabatan 2014-2019 ke Gubernur Papua, tertanggal 19 November 2019.

Terkait surat tersebut kata Elminus Mom, ini menunjukkan pemerintah pusat sudah memberikan perhatian kepada 35 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 yang resmi dilantik akhir tahun 2015.

Untuk itu Elminus berharap agar tidak ada paksaan pelantikan 35 anggota DPRD Mimika terpilih periode 2019-2024.

"Tidak boleh dipaksakan untuk adanya pelantikan. Dan ini harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Jangan sampai bermasalah dengan hukum," katanya.

Katanya, selain Mimika ada beberapa daerah yang anggota DPRDnya dilantik ditahun 2020. 

"Sekarang ini kondisi di Papua juga harus jadi perhatian, sehingga jangan memaksakan kehendak dalam pelantikan ini," katanya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid meminta kepada panitia pelantikan DPRD Mimika agar menunggu surat balasan Gubernur Papua ke Mendagri.

Saleh yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Mimika perideo 2019-2014 ini mengatakan, surat yang diterbitkan Kemendagri itu menjawab surat yang dikirim DPRD Mimika ke Kemendagri tanggal 8 Oktober 2019 dengan nomor 019-3/231/DPRD Mimika.

"Berdasarkan surat tersebut, Mendagri menjawabnya melalui surat nomor 161.91/6347/Otda tentang penjelasan masa jabatan Anggota DPRD Mimika masa jabatan 2014-2019 ke Gubernur Papua, tertanggal 19 November 2019," katanya.

Ada lima poin yang dijawab oleh Mendagri melalui Dirjen Otda berisikan dasar-dasar hukum terkait PKPU sendiri, pengucapan sumpah janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan lima tahun anggota DPRD yang lama.

Mendagri melalui Dirjen Otda menyebut bahwa DPRD Mimika  masa jabatan 2014-2019 adalah lima tahun Berdasarkan SK gubernur nomor 155

"Maka demikian, secara otomatis masa jabatan DPRD Mimika yang lama akan berakhir pada 14 Agustus 2020. Itu sangat jelas disampaikan oleh surat dari Mendagri nomor 161.91/6447.Otda tanggal 19 November 2019," tegasnya.

Ia menambahkan, dengan surat tersebut, maka ada peringatan dari pemerintah pusat terhadap masalah DPRD Mimika. Untuk itu, panitia pelantikan DPRD Mimika harus menunggu surat balasan gubernur kepada Mendagri.

"Informasi pelantikan DPRD Mimika pada 24 atau 25 November 2019, maka yang melantik akan melanggar surat dari Mendagri. Dalam arti jangan sampai ada pembangkangan terhadap surat dari Mendagri," tuturnya

Dengan surat dari Mendagri tersebut, maka tentunya 35 anggota DPRD Mimika yang lama akan mempertahankan surat dari Mendagri.

"Saya yakin setelah dapat surat ini, Gubernur Papua akan melaksanakan petunjuk dari Mendagri," ungkapnya.

Saleh mengatakan, masalah DPRD Mimika  adalah terkait hasil Pemilu 2014 lalu, yang seharusnya anggota DPRD terpilih dilantik pada 15 Desember 2014. Namun DPRD Mimika baru dilantik pada 24 November 2015. 

"Sampai dilantiknya anggota DPRD Mimika pada 24 November 2015, karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan SK KPU Mimika yang mengakibatkan situasi keberadaan anggota DPRD Mimika tidak jelas selama kurang lebih satu tahun," kata Saleh kepada wartawan melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (21/11).

Sebelumnya pada Rabu (20/11), 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika Petrus Lewa Koten mengatakan, pelantikan anggota DPRD Mimika Periode 2019-2024 akam dilakukan pada Senin 25 November 2019.

Penetapan tanggal pelantikan setelah ia dab beberapa pihak lainnya melakukan konsultasi ke Biro Hukm Provinsi Papua bahwa pelantikan harus dilakukan pada hari kerja sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2018  tentang pedoman tata tertib anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, pasal 19, ayat 1 dan  2 yang menyebutkan, apabila pelantikan terjadi di hari libur, maka (pelantikan) harus mundur sehari sebelumnya atau dimajukan sehari setelah hari libur.

"Jadi kami koordinasikan apakah pelantikan dilakukan ditanggal 23 atau tanggal 25, dan Bupati menyarankan agar pelantikan dilakukan pada Senin tanggal 25 November," kata Koten kepada seputarpapua.com via telepon, Rabu (20/11).

 

Reporter: Mujiono
Editor: Misba

 

 

Kategori:
Bagikan