Bupati Asmat: Pemekaran Provinsi Pacu Percepatan Pembangunan

Bupati Asmat: Pemekaran Provinsi Pacu Percepatan Pembangunan
Bupati Asmat Elisa Kambu. (Foto: Ist/SP)

AGATS | Bupati Asmat Elisa Kambu meyakini pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan akan memacu percepatan pembangunan di kawasan selatan Papua. 

"Karena kawasan selatan sendiri ini luas. Memang benar Papua memiliki jumlah penduduk sedikit, tapi ada 29 kabupaten/kota," kata Elisa Kambu di Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat, Kamis (21/11).

Bupati Kambu mengatakan, begitu banyak masalah yang terjadi di Papua hingga kini belum dapat terselesaikan, salah satunya karena cakupan wilayah begitu luas yang terbagi pada 29 kabupaten/kota. 

"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagaimana mengawasi sekian banyak kabupaten, ini sama sekali tidak efektif. Katakan lah batas wilayah antar kabupaten, semua batas kabupaten ini ada masalah," katanya.

Persoalan lain, kata Bupati, menyangkut pengalihan kewenangan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk SMA/SMK ke provinsi menyusul penerapan UU No. 23 tahun 2014.

"Mengurus SMA atau SLTA setelah dialihkan dari kabupaten ke provinsi, bagaimana gubernur bisa menjangkau sampai ke 29 kabupaten/kota ini," katanya.

Untuk itu, Bupati Kambu mengatakan, jika pemekaran provinsi segera direalisasi, maka otomatis akan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Kemudian dari sisi pengawasan akan lebih efektif. 

"Dan tentu saja kita bisa memacu pertumbuhan dari berbagai sektor, baik ekonomi maupun infrastruktur itu bisa cepat, ini saya pikir sangat memungkinkan," kata dia. 

Bupati Kambu meyakini, jika provinsi Papua tidak segera dimekarkan, maka percepatan dan pemerataan pembanguan ke seluruh wilayah yang begitu luas tidak akan tercapai. 

"Kalau kita Papua ini masih tetap satu provinsi, ya sama saja. Gubernur ganti gubernur tetap begitu saja, waktu ini kan 5 tahun terus 10 tahun urus 29 kabupaten/kota tidak cukup juga," katanya. 

Ia mengatakan, selain berbagai persoalan tersebut, desakan pembentukan Provinsi Papua Selatan merupakan aspirasi murni dari masyarakat yang telah diperjuangkan sejak 2007. 

"Saya tentu saja mengikuti aspirasi masyarakat. Mereka di bagian selatan ini sudah upaya untuk pemekaran provinsi ini sejak 2007. Sebagai kepala daerah, saya punya kewajiban untuk meneruskan aspirasi masyarakat," kata Kambu. 

Perjuangan pembentukan Provinsi Papua Selatan khususnya di Kabupaten Asmat telah mendapat dukungan DPRD, bupati/wakil bupati, masyarakat, bahkan telah dibentuk tim yang tengah mempersiapkan berbagai persiapan pemekaran. 

"Kami punya tugas membawa aspirasi masyarakat yang nantinya diterima atau tidak diterima, itu tugasnya pemerintah pusat. Tapi kami maunya pemekaran segera dilakukan," kata Bupati Kambu. 

Untuk mendukung kesiapan pemekaran, rencananya akan digelar rapat bersama lima kabupaten yaitu Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, dan Pegunungan Bintang tanggal 27-28 November di Merauke. 

"Jadi sudah ada pembentukan asosiasi para bupati, ini semua dalam rangka menuju pemekaran Provinsi Papua Selatan," kata Kambu. 

Ia berharap pemerintah pusat bijaksana, dimana pemekaran kini masih dihadapkan dengan moratorium penghentian sementara pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di seluruh wilayah Indonesia. 

"Tapi kalau kita bicara dari sisi kesenjangan, dari sisi pelayanan, saya pikir Papua harus ada perlakuan khusus lah. Bukan berarti kita cengeng, tapi dari kondisi yang obyektif memaksa harus melakukan pemekaran itu," jelasnya.

Reporter: Sevianto
Editor: Misba

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar