Ini Poin Kesepakatan Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Kamis, 28 Nov 2019 12:55 WIT
PERTEMUAN | Lima Bupati saat melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan Forkompimda di Merauke. (Foto: Aditra/SP)

MERAUKE | Lima bupati di selatan Papua telah menyepakati sejumlah poin untuk proses percepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rabu (27/11) malam.

Kelima bupati ini yakni, Bupati Merauke Frederikus Gebze, Bupati Asmat Elisa Kambu, Bupati Boven Digoel Benidiktus Tambanob, Bupati Kabupaten Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu, dan Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka.

Sejumlah poin itu diantaranya menunjuk Thomas Eppe Safanpo sebagai ketua tim pemekaran Provinsi Papua Selatan. 

Thomas sendiri merupakan Wakil Bupati Asmat. 

"Saya ditunjuk sebagai ketua tim pemekaran mewakili empat kabupaten. Dan saya diberi waktu paling lambat akhir Desember untuk membentuk struktur, komposisi dan personalia pemekaran PPS yang personalianya terdiri dari empat kabupaten itu," kata Thomas, Rabu malam. 

Poin lainnya, kata Thomas, dari lima kabupaten disepakati hanya empat kabupaten wilayah administrasi, yakni Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. 

Sedangkan untuk Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) hanya sebagai peninjau. 

Namun, apabila dalam rapat dengar pendapat dengan Komis II DPR RI yang direncanakan pada 9-12 Desember nanti pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus lima kabupaten, maka Kabupaten Pegubin akan dimasukan dalam PPS. 

"Tapi, apabila dalam rapat dengar pendapat Komisi II mengarahkan bahwa tanpa Pegubin empat kabupaten bisa bentuk provinsi, maka sampai disitu," ujar Thomas.

Di poin lainnya, aspirasi dari masyarakat akan diserahkan kepada Gubernur Papua, DPR Papua, dan MRP, pada 3-4 Desember. 

Para bupati, kata Thomas juga sepakat membiayai proses pemekeran melalui APBD tahun 2020.

"Para bupati sepakat pembiayaan percepatan PPS dari APBD tahun 2020," kata Thomas. 

 

Reporter: Aditra
Editor: Misba

 

Kategori:
Bagikan