Freeport Klaim Telah Gelontorkan 700 Juta US Dollar Selama LPMAK Berdiri

Senin, 02 Des 2019 18:40 WIT
MANAJEMEN | (Dari kiri ke kanan) SVP Community Development & Social Responsible PTFI Claus Wamafma, VP Corporate Communications PTFI Riza Pratama, dan VP Community Relations PTFI Arnold Kayame saat menyampaikan keterangan kepada wartawan

TIMIKA | PT Freeport Indonesia mengklaim telah menggelontorkan dana sebesar 700 Juta US Dollar untuk masyarakat Amungme Kamoro dan lima suku kekerabatan lainnya melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK). 

"Sejak LPMAK berdiri tahun 1996 sampai 2018, dana kemitraan yang sudah dikucurkan oleh PTFI kurang lebih sekitar hampir 700 juta US Dollar,” kata SVP Community Development & Social Responsible PTFI, Claus Wamafma di Timika, Senin (2/12).

Dana yang disebut sebagai dana kemitraan itu dialokasikan untuk Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Amungme Kamoro dan lima suku kekerabatan lainnya. 

Kata Claus, pihaknya juga secara rutin melakukan pengawasan dan audit internal khususnya menyangkut keuangan. 

“Dari hasil audit tersebut, kami mulai melihat bagaimana kedepan apa yang perlu di tingkatkan dan diperbaiki. Apalagi adanya perubahan dari LPMAK menjadi YPMAK. Undang-undang tentang yayasan mengharuskan melaporkan semua penggunaan dana kepada publik,” katanya.
 
Claus juga menerangkan, dengan perubahan lembaga menjadi yayasan, maka kedepannya terdapat pengawas dari perwakilan beberapa pihak, mulai Freeport dan lembaga adat (Lemasa dan Lemasko).

“2020 nanti merupakan ‘the real transision’ (transisi yang sebenarnya). Bukan menyangkut kelembagaan saja tapi juga program,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk masalah kelembagaan, saat ini tengah dilakukan proses pengakuan atau keabsahan secara hukum dengan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Penyelesaian status kelembagaan ini penting, karena ini menyangkut ‘kendaraan’ dalam melakukan pengelolaan dan menyangkut proses pendanaan,” terangnya.

Sementara menyangkut program, kata Claus, saat ini pihaknya tengah mengevaluasi program-program kedepan. Apa yang menjadi hambatan dan program apa yang tidak perlu dilakukan. Serta yang tidak kalah penting koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Ini dilakukan, karena sudah banyak kenyataan program-program yang tumpang tindih dengan pihak lainnya, khususnya pemerintah daerah,” kata Claus. 

"Misalnya pemerintah membangun sekolah ditempat tertentu, LPMAK juga bangun sekolah dititik yang sama. Karenanya dibutuhkan koordinasi kedua belah pihak. Sehingga kita bisa menghindari duplikasi program. Begitu juga dengan pemberian bantuan usaha, beasiswa, dan lainnya," tambahnya. 

“Bukannya kami hindari untuk tidak melakukan. Tapi harus dikelola dengan baik, agar kemanfaatannya bisa dirasakan banyak orang,” ujarnya.

Ia menambahkan, tentunya selama LPMAK berdiri pihaknya memiliki banyak catatan. Tetapi menjadi internal PTFI untuk melihat semua aspek. Ini dilakukan karena Freeport masih donator tunggal dan menjadi bahan evaluasi.
 
“Intinya, pendirian LPMAK atau YPMAK, tidak hanya menyangkut uang dan program. Tapi lebih kepada bahwa tempat tersebut jadi wadah bagi anak-anak asli Papua untuk belajar berorganisasi, mengelola, dan menata diri. Sehingga bisa menjadi pemimpin untuk daerah ini,” ungkapnya.

Sementara VP Corporate Communications PTFI, Riza Pratama menambahkan, saat ini PTFI dalam masa transisi dari penambangan terbuka ke underground. Masa  transisi ini akan berakhir pada pertengahan tahun depan.

Oleh karena itu, kata Riza penambangan underground belum mencapai produksi yang optimal. Hal ini menyebabkan produksi menurun. Dimana penurunannya, diperkirakan mencapai 50 persen dan berdampak pada pemberian dana kemitraan.

“Dengan penurunan produksi, akan berdampak pada dana kemitraan . Tapi setelah tiga tahun, kemungkinan 2022 produksi underground sudah hampir sama dengan sebelum transisi,” katanya.

 

Reporter: Mujiono
Editor: Batt

 

Kategori:
Bagikan