Korupsi Bisa Membuat “Kiamat” Negara

Korupsi Bisa Membuat
Logo KPK

JAKARTA | Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 untuk membuat sadar bahwa kasus korupsi itu bisa membuat "kiamat" suatu negara.

"Kan sesungguhnya agar dunia sadar bahwa korupsi bisa bikin 'kiamat' suatu negara kemudian negara jadi bubar. Negara jadi tidak efisien, tidak efektif, ketidakadilan," ucap Saut.

Hal tersebut dikatakan Saut saat menghadiri Anti-corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu (8/12).

"Bahkan isu radikalisme itu banyak dari isu korupsi di depannya. Radikal itu 'background'-nya macam-macam, radikal agama, radikal ideologi bahkan radikal ekonomi. Radikal ekonomi umpamanya kalau dia dilakukan tidak adil, kemudian dia lakukan ketidakadilan juga," kata Saut.

Oleh karena itu, lanjut dia, melalui peringatan Hakordia 2019 ini, KPK mengajak semua pihak untuk sama-sama memberantas korupsi bahkan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana.

"Saya bilang kalau SIM (Surat Izin Mengemudi) tidak lulus jangan nyogok sampai kapan pun. Jangan melanggar lalu lintas, jangan buang sampah sembarangan, mahasiswa jangan buat titip absen. Jadi, kita harus lihat dari yang sederhana," kata Saut.

IKLAN-TENGAH-berita

Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 akan digelar di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12).

Adapun tema yang diambil untuk Hakordia 2019 adalah "Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju".

Rangkaian kegiatan dimulai pada Jumat (6/12) dengan diselenggarakannya Festival Suara Anti Korupsi (SAKSI) dan penghargaan Apresiasi Jurnalis Lawan Korupsi 2019.

Selanjutnya pada Minggu (8/12) sampai Jumat (13/12) banyak rangkaian kegiatan yang digelar seperti "Premiere dan Awarding Anticorruption Film Festival" (ACFFest) 2019 dan Dongeng Kebangsaan Antikorupsi, dan lelang eksekusi 22 barang rampasan negara.

Kemudian, sejumlah "workshop" bagi "stakeholder" antikorupsi yang melibatkan media massa, CSO, kampus, akademisi, penyuluh antikorupsi, kepala daerah dan mitra pembangunan, diskusi tentang kajian KPK terkait Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan skema pendanaan parpol, seminar dengan tema "Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik", dan kegiatan Temu Aksi Nasional Penyuluh Antikorupsi.

 

Sumber: Antara
Editor: Misba

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar